JAKARTA-Tindakan Presiden Jokowi melakukan perombakan (reshuffle) kabinet bukanlah paket hemat yang bisa langsung dirasakan oleh rakyat. Tindakan itu merupakan satu dari sekian jawaban untuk perbaikan. “Lihat saja zaman SBY sampai dilakukan 5 kali reshuffle, begitu juga era Gus Dur, tidak yang langsung terasa,” kata Direktur eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam diskusi dialektika demokrasi di Jakarta, Kamis (13/08/2015).
Menurut Yunarto, perombakan kabinet juga seharusnya disikapi secara kedewasaan, karena merupakan hal yang biasa dalam politik. “Apalagi tindakan itu bisa dilakukan kapan saja. Maka itu sebaiknya tidak perlu didahului dengan kegaduhan politik,” tambahnya.
Namun begitu, Yunarto mengapresiasi dengan tindakan perombakan kabibet tersebut. Setidaknya ada upaya untuk perbaikan. “Apalagi ada kondisi perlambatan ekonomi global, jadi secara psikologis memungkinkan,” ucap dia lagi.
Yunarto membeberkan perlambatan ekonomi ini juga dirasakan oleh beberapa negara. “Jadi saya tidak kaget kalau ada survey posisi Jokowi berada pada titik terendah. Soal perombakan kabinet itu, bukan kewajiban petani untuk tahu terhadap kesulitan ekonomi, itu problem elit,” imbuhnya. **cea
