JAKARTA – Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sudarsono Hardjosoekarto akan dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok Jawa Barat, Rabu (25/2).
Demikian disampaikan Kepala Bidang Pemberitaan dan Media Visual Sekretariat Jenderal DPD Mahyu Darma, Selasa (24/2).
Acara pengukuhan akan dihadiri para pejabat negara yang masih aktif maupun mantan, diantaranya Ketua DPD RI Irman Gusman, Wakil Ketua DPD RI G.K.R Hemas dan Farouk Muhammad, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Mantan Wakil Presiden RI Prof. Dr. Boediono, Panglima Jend. TNI. Dr. Moeldoko, Gubenur Lemhanas Prof.Dr.Ir. Budi Susilo Supandji, hingga politisi Dr.Ir. H. Akbar Tanjung.
Dalam pengukuhannya nanti Sudarsono akan menyampaikan pidato berjudul “Produksi Pengetahuan Berbasis Pengalaman Untuk Mendukung Kebijakan Pemerintah Berbasis Pengetahuan; Sebuah Reflexivity Aplikasi SSM dan Peran Policy Sociology”. Acara pengukuhan akan berlangsung di Balai Sidang Universitas Indonesia Kampus UI Depok pukul 10.00 WIB.
Sudarsono Hardjosoekarto kelahiran Sragen, 25 November 1957. Dia meraih gelar master dan doktor dari Universitas Tokyo, serta sarjana di Institut Pertanian Bogor (IPB). Konsentrasinya di bidang political economy, organizational economic, sosiologi ekonomi, dan public policy (policy analysis).
Dia juga adalah staf pengajar sekaligus Ketua Departemen Sosiologi FISIP UI di Tahun 2013. Di jajaran birokrasi, Sudarsono pernah menjadi Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Sekolah Staf Pimpinan Administrasi Nasional (Sespanas) Lembaga Administrasi Negara (LAN) (1999-2000).
Kariernya lantas berlanjut sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pemerintahan Umum dan Daerah Departemen Dalam Negeri (Depdagri) (2000-2001), Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (2001-2002), Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Depdagri (2002-2005), Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Depdagri (2004-2005), pejabat Gubernur Jambi (2005), dan Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Depdagri. (chan)
