JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Helmy Faishal Zaini mendesak Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott untuk mencabut pernyataannya dan sekaligus meminta maaf kepada masyarakat Aceh karena pernyataannya tersebut bisa merusak hubungan kedua negara.
Sebagai seorang pemimpin negara, kata Helmy Faishal, di Gedung DPR, Selasa (24/2), Tony Abbott tidak sepatutnya mengeluarkan pernyataan yang tidak pantas seperti disampaikannya beberapa hari lalu terkait hukuman mati narkoba.
“Apalagi ini mengungkit dana bantuan kemanusiaan ke Aceh pada 2004 dan mencoba menjadikannya sebagai alat tukar untuk membebaskan dua warganya yang terlibat narkoba dari hukuman mati di Indonesia, adalah cara yang tidak terhormat,” tegas Helmy Faishal.
Karena itu, Helmy Faishal Zaini sebagai pribadi maupun sebagai pimpinan FPKB menyatakan tersinggung dengan pernyataan kontroversial itu. “Saya berharap PM Tony Abbott dalam waktu yang tidak lama segera mengubah sikap, melakukan klarifikasi, dan tentu menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat Nangore Aceh Darussalam, dan kepada bangsa Indonesia,” tegas mantan Menteri PPDT ini.
Menurut Ketua FPKB DPR RI itu, kasus narkoba ‘Bali Nine’ yang kemudian berujung pada vonis eksekusi mati 2 WN Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, adalah murni kasus hukum. Sebagai seorang pemimpin Negara, PM Tony Abbott mestinya bisa menghargai kedaulatan hukum Indonesia.
Bahwa bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh pemerintah Australia dan banyak Negara lain menyusul musibah tsunami Aceh pada 2004, itu adalah isu yang sama sekali berbeda. Tidak bisa bantuan kemanusiaan kemudian dikonversi untuk meringankan kasus hukum seseorang.
“Saya mengenal PM Tony Abbott adalah sosok negarawan. Menjaga hubungan baik bangsa-bangsa antar Negara tentu adalah concern semua pemimpin Negara. Jangan sampai ketersinggungan masyarakat Nangroe Aceh Darussalam berdampak bagi memburuknya hubungan Indonesia-Australia di masa mendatang,” pungkasnya. (chan)
