JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon memimpin rombongan Parlemen Indonesia dalam rapat tahunan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-23, di Quito, Ekuador tanggal 9-17 Januari 2015 mendatang.
Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR Djaka Dwi Winarko, Selasa (6/1) menjelaskan, Fadli Zon didampingi Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf, Wakil Ketua BKSAP Teguh Juwarno, anggota BKSAP SB Wiryanto Sukamdani, Indro Hananto, Rachel Maryam Sayidina, Abdul Kadir Karding dan M. Arief Suditomo. Sedangkan DPD juga mengutus tujuh orang anggotanya.
“APPF merupakan forum kerjasama non-ekslusif antar parlemen di wilayah Asia dan Pasifik yang diinisiasi oleh mantan Perdana Menteri Jepang, Yasuhiro Nakasone pada tahun 1993,” jelas Djaka Dwi Winarko.
APPF merupakan wadah bagi para anggota parlemen guna membahas permasalahan bersama dan berbagi pengalamandi berbagai bidang yang menjadi concern masing-masing negara. Saat ini beranggotakan 27 negara termasuk Indonesia.
Kerangka kerjasama APPF berfokus pada perdamaian, kebebasan, demokrasi, kesejahteraan, perdagangan dan investasi, pembangunan berkelanjutan dan kerjasama non militer.
Pertemuan forum parlemen Asia Pasifik ini akan membahas empat tema besar diantaranya, Cooperation for advancing freedom, peace, democracy and prosperity, Tema kedua Open and exclusive cooperation for the expansion of free trade and investment, sustainable and environmentally friendly development.
Kemudian tema lainnya non military cooperation for matters regarding peace and regional securities, terakhir yaitu preservation and promotion of the external and internal cultural exchange of the people of the region.
Dalam pertemuan APPF ke 22 lalu dihasilkan 22 resolusi lima diantaranya merupakan prakarsa Indonesia. Meskipun pembahasan pertemuan APPF juga mencakup isu perdagangan dan ekonomi, negara anggota APPF juga memberikan perhatian khusus terhadap isu perdamaian dan stabilitas keamanan kawasan seperti antara lain terkait konflik atara Israel-Palestina, polemik Suriah, perseteruan di Semenanjung Korea, hingga isu pemberantasa Korupsi, penanggulangan terorisme dan narkoba. (chan).
