JAKARTA – Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Melani Leimena Suharli menegaskan, Partai Demokrat masih tetap bersama Koalisi Merah Putih. Koalisi itu sudah dilakukan secara permanen dan belum ada perubahan arah koalisi, kecuali ada perubahan-perubahan politik di masa mendatang.
“Demokrat sampai saat ini tetap bersama Koalisi Merah Putih, tapi dalam politik semua kemungkinan bisa terjadi. Pak Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum DPP Demokrat sejak awal menyatakan tetap netral, maka keputusannya tetap berada di tangan beliau,” kata Wakil Ketua MPR itu dalam dialog kebangsaan ‘Pemerintahan Pasca Putusan MK’ bersama Wasekjen DPP PDIP Ahmad Basyarah, dan pengamat politik Fachry Ali di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (25/8/2014).
Menurut Melani, di Demokrat belum ada arahan yang baru dan DPP Demokrat baru akan rapat pada September mendatang. Namun, demikian, kalaupun tak ada perubahan maka pemerintahan Jokowi-JK tetap akan berjalan baik karena koalisi merah putih tetap solid akan menjadi penyeimbang dari pemerintahan Jokowi-JK .
“Apalagi Pak SBY sudah berjanji bahwa Demokrat akan menjadi penyeimbang di luar pemerintahan dan bukan berarti akan merecoki-mengganggu pemerintahan Jokowi-JK. Jadi, kita dukung dan doakan pemerintahan Jokowi-JK ke depan akan berjalan baik, aman, dan damai,” ujar Melani.
Sedangkan Ahmad Basyarah mengungkapkan bahwa ada dua parpol Koalisi Merah Putih kemungkinan besar akan merapat ke koalisi rakyat (Jokowi-JK), yaitu Partai Demokrat dan PPP. “Ada harapan besar koalisi antara Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Apalagi selama ini sudah terjalin kerjasama yang baik, saat Demokrat mendukung almarhum Taufik Kiemas menjadi Ketua MPR,” kata Ahmad Basarah.
Hubungan akrab antara Demokrat dan PDI Perjuangan juga terlihat dalam beberapa hal, kata Basarah, misalnya bagaimana Jokowi-JK menunjuk Sinyo Hari Sarundayang sebagai Ketua Tim Relawan di Sulawesi Utara. “Kita tahu Pak Sarundayang, adalah anggota dewan Pembina Partai Demokrat. Ditambah lagi dengan Hayono Isman, dan lainnya,” ujarnya.
Tak hanya itu, lanjut Basarah, Lukman Hakim Saefudin yang berasal dari PPP pun sebenarnya masih memenuhi syarat untuk melanjutkan sebagai menteri agama. “Secara ideologi ada kedekatan, karena Lukman juga mantan Wakil Ketua MPR yang pikiran-pikirannya mampu menerjemahkan kebhinekaan, termasuk membentengi terhadap serangan ISIS,” ujarnya.
Namun demikian, sambungnya, Jokowi akan tetap menghindari koalisi gemuk, alias oversize. Karena Jokowi ingin membangun paradigma baru, yakni bangunan koalisi tanpa syarat. “Meski diakui tidak ada makan siang yang gratis, Jokowi sadar tak mungkin mengelola semua jabatan. Dari 4000 jabatan yang ada, tentu harus didistribusikan dengan syarat-syarat yang ketat,” papar Basarah dan mengakui Jokowi-JK takkan menutup unsur-unsur dari parpol untuk menduduki jabatan menteri. (chan/mun/ce)
