JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI M. Lukman Hakim Saifuddin menilai politik uang money politics dan manipulasi suara yang terjadi pada Pemilu Legisltif 9 April lalu berlangsung luar biasa, masif, brutal, dan menjijikkan. Bahkan politik uang pada pileg 2009 tidak setelanjang dan sedahsyat pileg 2014 ini.
“Semua proses pemilu yang memprhatinkan ini tetap harus kembali pada konstitusi, yaitu peserta pemilunya partai politik, berbasis partai politik, dan dengan mengambil potensi kecurangan dan politik uang yang lebih ringan,” kata Lukman dalam dialog ‘Refleksi dan Eveluasi Pileg 2014’ bersama Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik Indoensia, dan Titi Anggraini pengamat dari Perludem, di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (5/5/2014).
Menurut Lukman, pemilu 2014 ini lebih buruk dari sistem proporsional tertutup, karena banyak kader baik dan bahkan tokoh agama yang kalah dengan cakeg berbasis uang banyak. Karena itu, mesti kembali dengan sistem proporsional tertutup, namun partai harus terlebih dulu melakukan pemilu internal dalam menjaring caleg. “Partai harus menggelar pemilu internal terlebih dahulu sebelum menetapkan caleg,” tambah Lukman.
Meski sulit menyalahkan rakyat dalam pemilu yang berantakan sekarang ini, namun kata Lukman, tidak semua rakyat memahami tujuan pemilu ini, sehingga tidak bisa dibebani wewenang sama dengan anggota masyarakat yang mempunyai kualifikasi tertentu, untuk memilih langsung wakilnya.
“Tapi, persoalannya semua rakyat memiliki hak sama. Untuk itum sistem pemilu harus benar-benar diperbaiki dengan mempertimbangkan berbagai dampaknya. Apalagi pemilu 2019 berlangsung serentak, dan ini menjadi tugas pimpinan DPR RI dan Kemendagri ke depan, sehingga pada tahun ketiga (2017) sudah siap disosialisasikan terlebih dahulu,” pungkasnya.(chan)
