Info Kesekjenan

Helmizar: PNS Setjen DPR Perlu Diberi Pelatihan Etika dan Moral

JAKARTA – Kegiatan Benchmarking Pengelolaan PNS Setjen DPR RI saat Kunjungan studi banding PNS Parlemen ke Republik Rakyat Tiongkok telah menghasilkan tiga Kesimpulan dan empat saran bagi Setjen DPR RI.

“Kita Perlu mencontoh dengan pemberian pelatihan etika dan moral bagi para Pegawai Negeri Sipil guna meningkatkan loyalitas kepada Negara dan masyarakat serta rasa tanggung jawab dan kejujuran,”Ujar Ketua Delegasi Kegiatan Benchmarking pengelolaan PNS ke Parlemen RRT Helmizar dalam laporannya yang dikirim ke Parlementaria, Rabu, (4/6).

Menurutnya, dengan Pelatihan etika dapat membantu untuk mencegah korupsi, meningkatkan disiplin dan meningkatkan kepercayaan publik kepada para pegawai negeri. Dan akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan public yang diberikan oleh para pegawai negeri Sipil kepada masyarakat.

Dia mengatakan, Pelaksanaan penilaian terhadap setiap pegawai diperlukan untuk mengetahui kompetensi dan keterampilan guna penempatan yang bersangkutan pada unit kerja yang sesuai dan ketepatan dalam pemberian nama jabatan dan tingkat jabatan (kelas jabatan).

“Kita juga perlu melaksanakan sosialisasi tentang kedisiplinan dan moralitas sebagai unsur yang penting dalam pembinaan pegawai untuk dipertimbangkan dalam promosi,”ujar Kepala Biro Persidangan Setjen DPR RI ini.

Disisi lain, lanjutnya, perlu adanya pemberian penghargaan kepada pegawai yang telah melaksanakan tugas karena loyal kepada organisasi. Saat kunjungan ke RRT, tim menemukan bahwa pembinaan pegawai yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di Republik Rakyat Tiongkok telah dilakukan bahkan terus ditingkatkan dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi untuk menjamin kesejahteraan pegawai itu sendiri, meningkatkan kinerja sehingga tugas dapat dilaksanakan dengan baik, dan juga memupuk loyalitas kepada negara dan rakyat.

Terkait pembinaan pegawai di RRT, telah dilakukan dari mulai rekrutmen, pengangkatan, promosi, kedisiplinan, pensiun, dan pengupahan dilakukan secara terbuka dan adil. “Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada publik maka setiap pegawai negeri DI RRT dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan pengawasan terhadap kedisiplinan,”katanya.

Di RRT, lanjutnya, terdapat penghargaan yang diterima oleh pegawai negeri berdasarkan pada aspek moralitas, kompetensi, dan keterampilan kerja disamping juga loyalitas untuk bekerja pada daerah yang terbelakang. (chan/dpr)