JAKARTA – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mehendra mengaku sulit percaya atas terbentuknya koalisi parpol-parpol pengusung Prabowo-Hatta di DPR akan bersifat permanen.
Menurutnya, koalisi merah putih itu baru bisa menjadi permanen lima tahun ke depan jika pasangan capres-cawapres nomor urut satu yang diusung menang Pilpres 2014.
“Kalau Prabowo-Hatta kalah, saya sulit percaya koalisi ini akan permanen. Sebab, jika ada tawaran kursi kabinet dari yang menang, partai yang terima otomatis keluar dari koalisi,” ujarnya melalui pesan singkat, Selasa (15/7).
Yusril menambahkan, makin banyak partai yang terima tawaran kursi menteri, makin cepat koalisi ini bubar. Akhirnya yang tersisa mungkin tinggal Gerindra dan PAN saja. Catatan khusus pun dialamatkan pada Partai Golkar yang disebut selalu ingin melekat dengan kekuasaan.
“Mana tahan Golkar jadi partai oposisi? Pohon beringin hanya bisa tumbuh subur di tempat basah, bisa mati dia kalau tumbuh di tempat kering kerontang. Apalagi JK yang jadi Wapres. Golkar dan PDIP jadi saling butuh-membutuhkan. Golkar berhajat dengan kekuasaan,” timpalnya.
Jika nanti di kursi Wapres ada Jusuf Kalla (JK), Yusril berpandangan bukan mustahil JK diangkat jadi Ketum atau jadi Ketua Wanbin Golkar lagi. Sementara PDIP juga was-was kekuatan koalisi merah putih di DPR yang 6 persen.
“Kalau Jokowi-JK tak pandai-pandai kelola koalisi merah putih, ya bisa repot juga. Agar aman tanpa banyak gangguan, Jokowi JK tentu ingin memecah atau setidaknya melemahkan soliditas koalisi oposisi di DPR,” seru mantan menteri tersebut.
Masih kata Yusril, di antara semua partai koalisi oposisi yang paling mudah diiming-imingi dengan kekuasaan adalah Golkar. Kalau Golkar keluar dari barisan oposisi, kekuatan koalisi merah putih di DPR otomatis sudah di bawah 50 persen.
“Kita lihat saja nanti, koalisi oposisi akan melemah,” pungkas Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) yang merupakan salah satu partai yang tidak lolos di Senayan dalam Pileg lalu, dan saat ini masuk dalam barisan koalisi merah putih pendukung Prabowo-Hatta.
