JAKARTA – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan Sidang Pleno dengan agenda membahas tindak lanjut permasalahan Pensiunan BRI dan rencana kunjungan kerja Tim Analisis ke Provinsi Jawa Barat terkait permasalahan kereta api. Sidang Pleno dipimpin Drs. H. Abdul Gafar Usman didampingi Ir. H. Ayi Hambali dan Novita Anakotta di Gedung B DPD RI, Senayan-Jakarta, Kamis (08/12).
Abdul Gafar Usman mengatakan bahwa BAP DPD RI akan menurunkan Tim Analisis ke Jawa Barat sesuai dengan RDP BAP pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016 yang memutuskan akan dibuat Tim Analisis BAP DPD RI untuk memperdalam aspirasi Pembangunan Kereta Cepat Bandung-Jakarta. Hal itu dilakukan guna menindaklanjuti aspirasi Walhi Jawa Barat tentang Pembangunan Kereta Cepat Bandung-Jakarta. Kunjungan Tim Analisis akan dilakukan pada tanggal 13-15 Desember 2016 ke lokasi ground breaking kereta api cepat di Walini, Bandung Barat.
Selanjutnya, Ayi Hambali menuturkan, dalam rangka mediasi permasalahan terkait tuntutan pensiunan pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. BAP merujuk RDP BAP yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 30 November 2016 dengan kesimpulan yaitu DPD RI akan mengirim surat kepada Dirut Utama BRI agar dapat mengakomodasi permasalahan ini secara bijak.
Diharapkan kepada Kementerian Tenaga Kerja tetap memfasilitasi upaya pemufakatan apabila diminta oleh Paguyuban Pensiunan BRI. Bagi Paguyuban Pensiunan BRI, dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan dan terus berupaya untuk musyawarah mufakat, dan BAP akan mengajukan permintaan kepada BPK RI untuk melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kepada BRI dan dana pensiun BRI.
Sidang Pleno memutuskan akan menindaklanjuti kesimpulan RDP tersebut. Terkait permintaan ke BPK maka menugaskan Tim Ahli BAP DPD RI menganalisis lebih lanjut. (chan)
