JAKARTA – Potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Indonesia wajib digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Namun pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar itu, hingga saat belum membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan 14 Gubernur di Gedung DPR, Rabu (14/9) mengatakan, di dalam pelaksanaannya juga masih menyisakan masalah yang belum tuntas, yakni pada saat mengatasi berbagai keresahan sosial yang terjadi karena dampak dari regulasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR Ono Surono juga menyatakan bahwa saat ini kita sedang menghadapi sebuah kondisi anomali, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
“Contoh hal mendasar dan belum dapat terselesaikan hingga saat ini, yaitu terjadi pada saat rapat terbatas antara Presiden dan para Menteri baru-baru ini, dimana ditemukan ketidaksinkronan mengenai data produksi dan data ekspor antara Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman,” papar Ono Surono.
Dikatakannya, ada berbagai survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei independen, yang mengatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kebijakan pemerintah dibidang maritim sangat memuaskan, tetapi disisi lain kita masih mendengar dan melihat para nelayan yang tergabung dalam suatu asosiasi, himpunan atau serikat masih melayangkan protes.
Oleh karena itu, Komisi IV berharap pada RDP tersebut bisa mendapatkan informasi yang faktual dan benar yang terjadi dilapangan.
“Apakah kebijakan pemerintah yang selama ini dibuat sudah dapat dikatakan nyaman baik untuk Gubernur maupun rakyatnya atau malah sebaliknya,” tanya Ono.
Komisi IV juga akan mendukung semua kebijakan yang memang programnya adalah nelayan. Bahkan Komisi IV pernah menganggarkan APBN dengan nominal sebesar 13,8 triliun, sebuah angka yang sangat jauh bila dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. (chan)
