JAKARTA– Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ridwan Bae mendorong dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) PT Freeport. Pansus bertujuan untuk membongkar semua pelanggaran yang mungkin terjadi dan dilakukan pejabat negara dalam renegosiasi perpanjangan kontrak perusahaan Amerika Serikat yang puluhan tahun mengeruk kekayaan Indonesia dari perut bumi Papua.
“PT Freeport kan menjadi sumber persoalan. Sebaiknya bentuk Pansus Freeport, sehingga itu akan lebih terbuka semuanya, siapa yang salah,” kata Ridwan Bae usai rapt MKD, semalam.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi tenggara tersebut menilai, penyelidikan kasus PT Freeport melalui pansus akan lebih memuaskan banyak publik, untuk membuka siapa saja oknum yang terlibat dalam renegosiasi perpanjangan kontrak.
“Dengan pansus pejabat-pejabat yang mungkin ikut, termasuk kalau pak Novanto (Ketua DPR RI Setya Novanto) salah akan kelihatan,” kata dia Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara ini.
Selain itu, pansus akan melakukan penyelidikan secara terbuka dan transparan dengan memanggil seluruh pihak yang terkait, sehingga diyakini sesuai kehendak rakyat.
“Pansus ini akan lebih adil. Jangan semata-mata persoalan ini hanya mengejar pak Novanto. Yang kita kejar semua orang yang terkait Freeport. Dengan pansus, yang salah pasti tersentuh, yang benar akan terlihat.”
Seperti diberitakan, Ketua DPR RI Setya Novanto dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD atas dugaan melanggar kode etik dengan terlibat dalam proses renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport. Novanto disebut-sebut melakukan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden serta disebut-sebut meminta saham dalam proses itu. (art)
Pingback: Google
Pingback: Google