Oleh Viva Yoga Mauladi* –
Direktur Utama Badan Urusan Logislik (BULOG) menyatakan bahwa ada stok beras 2,4 juta ton. Persediaan beras akan aman sampai bulan Juni 2019.
Sebaiknya Kemendag minta data produksi dari Kementan, sebelum memutuskan kebijakan impor, melalui rapat koordinasi terbatas kemenko perekonomian.
Dari data Kementerian Pertanian (Kementan) dan BULOG ada stok beras 2,4 juta ton, dimana 1,8 juta ton dari hasil impor tahun lalu. Masak mau impor beras lagi?
Polemik Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan BULOG tentang importasi beras adalah fakta bahwa Kemendag tanpa disadari telah merusak program Nawacita Presiden Jokowi.
Pertama, Kemendag tidak mendukung membangun Indonesia dari pinggiran melalui pemberdayaan potensi desa. Harusnya lahan pertanian di desa harus dimaksimal perannya untuk mewujudkan kemandirian pangan. Petani harus dilindungi dan harga komoditas di pasar harus dikendalikan.
Kedua, Kemendag memperlemah negara hadir di tengah-tengah rakyat karena persoalan kebijakan pangan tidak memihak national interest dan petani Indonesia. Mengapa solusinya selalu impor ? Harusnya Kemendag menjamin agar harga komoditas pangan di pasar stabil sehingga menguntungkan petani dan tidak merugikan konsumen.
Ketiga, Kemendag Menurunkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar karena produksi pangan kurang bersaing di dunia internasional. Butuh inovasi, ketekunan, dan kerja keras untuk memperjuangkan hasil pertanian Indonesia agar go International. Jika negara terus impor, maka produktivitas rakyat akan mati.
Keempat, Kemendag menghambat program kemandirian pangan karena selalu senang impor pangan. Impor itu akan mematikan petani Indonesia dan menjadikan negara tidak berdaulat.
Makanya perlu duduk bersama antara kemendag, kementan, bulog, dan DPR untuk mewujudkan kedaulatan pangan. (*Wakil Ketua Komisi IV DPR)
