PARLEMENTARIA.COM – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong kembali proses
reformasi di dalam tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya Dewan
Keamanan PBB. Tujuannya, agar PBB bisa berperan lebih baik dalam
memelihara keamanan dan perdamaian dunia.
Demikian mengemuka dalam pertemuan ke-4 Parlemen MIKTA pada sesi ke-2 yang
membahas tentang menjaga perdamaian dan keamanan dunia melalui penguatan
fungsi PBB yang diselenggarakan di Istana Tampak Siring, Bali, Minggu
(16/09/2018).
Bamsoet menilai upaya PBB dalam memelihara stabilitas keamanan dan
perdamaian dunia, belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat
internasional. Khususnya, ketika upaya PBB menciptakan keamanan dan
perdamaian dunia terbentur pada kepentingan negara anggota tetap Dewan
Keamanan PBB.
“Misalnya, dalam menyikapi konflik Palestina-Israel, Dewan Keamanan PBB
seakan tidak berdaya menghadapi Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai
salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, beberapa kali menggunakan hak
vetonya untuk menentang draf resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk
penggunaan kekerasan oleh Israel terhadap warga sipil Palestina,” ujar
Bamsoet.
Melihat situasi tersebut, Bamsoet mengkritisi dengan mendorong kembali
proses reformasi di dalam tubuh PBB, khususnya Dewan Keamanan PBB agar
badan dunia ini bisa berperan lebih baik untuk mewujudkan harapan
masyarakat internasional.
“Fokus reformasi Dewan Keamanan PBB harus ditujukan pada upaya untuk
menjadikan Dewan Keamanan lebih demokratis dan representatif. Untuk
kategori keanggotaan, misalnya, kami mendorong agar keanggotaan Dewan
Keamanan memperhatikan keterwakilan antar-kawasan dan antara negara maju
dengan negara berkembang, serta konstituen utama dunia dalam proposal
peningkatan keanggotaan Dewan Keamanan PBB,” katanya.
Terkait hak veto, Bamsoet berpendapat, tidak mudah menghapus hak veto yang
dimiliki lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Namun, keberadaan
hak veto tersebut perlu dikaji ulang.
“Bagi Indonesia, hak veto sangat tidak demokratis dan tidak mewakili suara
anggota PBB. Apalagi hak veto selalu dimanfaatkan untuk kepentingan negara
pemegang hak veto. Karenanya, ada baiknya hak veto tersebut dikaji ulang,”
tegas Bamsoet.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, sejalan dengan terpilihnya Indonesia sebagai
anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020, DPR RI
mendukung empat prioritas yang akan dijalankan pemerintah Indonesia di
Dewan Keamanan PBB.
Prioritas pertama adalah melanjutkan kontribusi untuk
mewujudkan perdamaian dunia.
Upaya tersebut akan dilakukan Indonesia dengan memperkuat ekosistem
perdamaian dan stabilitas global, dengan mendorong kebiasaan berdialog dan
penyelesaian konflik secara damai.
“Prioritas kedua, membangun sinergisitas antara organisasi-organisasi
regional dan PBB untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Prioritas ketiga, meningkatkan kerja sama dalam memerangi terorisme,
ekstremisme dan radikalisme. Dan, prioritas keempat adalah mensinergikan
upaya penciptaan perdamaian dengan upaya pembangunan berkelanjutan,” urai
Bamsoet.
Bamsoet berharap keempat prioritas tersebut dapat terlaksana dengan baik
saat Indonesia menjalankan tugas sebagai anggota tidak tetap Dewan
Keamanan PBB. Mengingat, keempat prioritas Indonesia tersebut akan
berkontribusi pada pemberdayaan PBB dalam memelihara keamanan
internasional dan perdamaian dunia.
“Kami juga mengajak parlemen negara-negara MIKTA untuk turut mengawal dan
memastikan bahwa pemerintah kita berperan dan berkontribusi dalam
memelihara keamanan dan perdamaian dunia. Mari bersama kita wujudkan dunia
yang aman dan damai bagi seluruh masyarakat dunia,” pungkas Bamsoet.
MIKTA merupakan forum kemitraan antara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan,
Turki dan Australia. MIKTA dibentuk pada tahun 2013, bertujuan untuk
mendukung pemerintah global yang efektif. Saat ini Indonesia menjadi ketua
MIKTA.
Dalam pertemuan ini dari Indonesia hadir Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah,
Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf, Wakil Ketua BKSAP Fadel Muhammad
dan Hazrul Azwar, serta Dirjen Kerjasama Multilateral Kemenlu RI Febrian
Ruddyard.
Dari Korea Selatan hadir Ketua Parlemen Korea Selatan Moon Her Sang,
anggota parlemen Korea Selatan Lee Soo Hyuck dan Ji Sang Wuk. Australia
diwakili Wakil Presiden Senat Australia Sue Lines dan dari Meksiko hadir
Dub5es Meksiko untuk Indonesia Armando Gonzalo Alvarez. (chan)
