Pengawasan

Pemerintah Diminta Fokus Pemulihan NTB Pasca Gempa

PARLEMENTARIA.COM – Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong mendorong pemerintah untuk fokus pemulihan bencana gempa bumi di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemulihan pasca gempa itu akan menjadi konsen pembahasan Komisi VIII DPR RI dengan pejabat Eselon I di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Itu hal yang paling pokok. Pemulihan inilah yang akan menjadi konsen Komisi VIII dalam pembahasan dengan pejabat Eselon I nanti. Aspek pemulihan ini supaya fokus dan program kita berjalan sesuai dengan kondisi obyektif sekarang,” katanya saat memimpin Rapat Kerja dengan Kepala BNPB Willem Rampangilei, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (05/9/2018).

Ditambahkan politisi Fraksi PAN ini, aspek politik akan dibicarakan oleh Komisi VIII DPR RI, termasuk perubahan UU Penanggulangan Bencana pada jangka menengah dan panjang. Namun untuk saat ini, fokus pada aspek pemulihan. Dengan demikian akan tercipta rasa aman, tentram dan damai atas hadirnya negara, termasuk DPR RI dalam menanggulangi bencana ini.

Dalam kesimpulan rapat dengan BNPB tersebut, Komisi VIII DPR RI dapat memahami Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BNPB 2019 sebesar Rp6,189,425 triliun yang dialolasikan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp206,975 miliar dan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Rp12 miliar serta program penanggulangan bencana sebesar Rp400,45 miliar. Komisi VIII DPR RI mendorong penambahan anggaran untuk memperkuat upaya mitigasi dan membangun kesiapsiagaan.

Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut dengan Pejabat Eselon I BNPB terkait pagu anggaran dan usulan tambahan anggaran Rp514,276 miliar. Selain itu, usulan tambahan Dana Cadangan Penanggulangaan Bencana yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sebesar Rp6,5 triliun untuk dana siap pakai dan hibah rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana.

Selain itu, Komisi VIII DPR RI meminta BNPB untuk pengalokasian anggaran yang tepat guna dan sasaran untuk meningkatkan kinerja penanggulangan bencana. Disarankan pula agar BNPB meningkatkan jangkauan dan sasaran program penguatan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat di daerah rawan bencana.

Komisi VIII DPR RI juga meminta BNPB mengoptimalkan desa tangguh bencana dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Disamping itu memberikan prioritas penanganan bencana yang kejadiannya rutin dan terus menerus. (chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top