Ekonomi

Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan Jokowi Tak Berskala Prioritas

PARLEMENTARIA.COM – Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai infrastruktur yang dibangun pemerintahan Jokowi tidak ada skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama yang dibutuhkan untuk menumbuhkan ekonomi yang ada di Indonesia.

Seharusnya menurut dia, dengan anggaran pembangunan infrastruktur yang telah menelan Rp 300 sampai Rp 400 triliun per tahun, seharusnya ekonomi Indonesia dapat tumbuh.

Dia membandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu dengan anggaran rata-rata yang tidak lebih dari Rp 200 triliun untuk pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonominya cukup tinggi.

“Kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi pada era pemerintahan sebelumnya, dengan anggaran infrastruktur yang rendah, tetapi pertumbuhan ekonominya cukup tinggi,” kata Bambang di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Bambang menyebutkan, pertumbuhan ekonomi itu bisa dilihat di Provinsi Papua yang konon katanya pembangunan infrastruktur di Papua termasuk yang terbesar. “Apakah pertumbuhan ekonomi di Papua meningkat tajam?” tanyanya.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, biasanya dalam infrastruktur yang dibangun satu step ekonomi itu, maka yang akan ditumbuhkan bisa dua hingga tiga step. Terjadi multiflier effect pertumbuhan ekonomi akibat pertambahan infrastruktur.

“Namun kalau kita lihat di Papua yang kabarnya bidang infrastruktur digeber, tetapi jembatan-jembatan yang dibangun kecil sekali manfaatnya. Pertumbuhan ekonomi di Papua pada tahun 2012 mencapai 14,84 persen, tetapi ketika kita lihat di tahun 2017, pertumbuhan ekonominya hanya 3,7 persen. Ini bukti bahwa ekonomi tidak ditumbuhkan,” ujarnya.

Dipaparkan, tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Indonesia menduduki peringkat satu di Asia Tenggara. Tidak ada pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara yang lebih dari 6 persen pada saat ekonomi global sedang buruk diseluruh dunia.

Tetapi pada kondisi sekarang ini, Indonesia hanya menduduki posisi ke 7 di Asia Tenggara, dibawah Timor Leste dan Papua Nugini,” ungkapnya. (chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top