Polhukam

Tanah Dikuasai Pengembang, Warga Bintaro Kruduk Kantor Sofyan Djalil

PARLEMENTARIA.COM– Sejumlah warga Bintaro, Tangerang Selatan, Provinsi Banten yang tanahnya dikuasai pengembang secara tidak sah melakukan aksi demo di depan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (26/3).

Mereka yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Tangerang (Somat) menggruduk Kementerian ATR/BPN berunjuk rasa mengadukan nasib dan menuntut mediasi terkait sekelompok mafia tanah yang diduga berkomplot dengan oknum aparat penegak hukum dan oknum aparat ATR/BPN, merampas tanah mereka yang dimiliki secara sah.

“Jelas, kami mempunyai sertifikat kepemilikan yang sah. Pengembang tidak memiliki sertifikat. Pengembang punya apa, kecuali punya kenalan pejabat. Karena itu, kami turun, rakyat melawan,” kata orator aksi, Somat Saiful Basri kepada awak media di lokasi demo.

Pengunjuk rasa meminta Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil keuar dari kantornya, atau paling tidak menerima mereka untuk bermediasi. Permintaan pengunjuk rasa, bukan diterima Sofyan Djalil, melainkan hanya ditediterima pejabat BPN. Dalam mediasi itu, pihak BPN berjanji meninjau kembali mengenai persoalan ini.

Kasus perampasan tanah yang dituduhkan para pendemo kepada pengembang berawal Annie Sri Cahyani (ASC) karena tanahnya 2.080 meter milik suaminya yang sudah lama pagar batako diambil pengembang.

Padahal tanah itu sudah memiliki sertifikat Hak Milik sejak 1991. “Tanah itu dia beli dari Albert Tobing sesuai prosedur 2006. Tahun berikutnya SHM itu dibalik nama.

“Bahkan sejak 2008 BPN Kabupaten Tangerang menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan atas SHM itu, karena ASC mengagunkan SHM tersebut ke PT Bank Panin Tbk,” jelas ASC.

“Sebulan setelah terbit Sertifikat Hak Tanggungan, yaitu Juli 2008, tanpa warkah BPN Kabupaten Tangerang menerbitkan SHGB No 124, SU No 77/Pondok Jaya, luas 2.413 meter persegi (sisa) atas nama sebuah pengembang besar, yaitu sisa pemisahan dari sertifikat induk (SHGB) No 124, SU No 77/2000, luasnya 6.210 meter persegi atas nama salah satu pengembang besar di Tangsel.”

Dijelaskan, untuk melengkapi keabsahan hak kepemilikan pengembang besar itu, 11 November 2008 Kepala Kantor Pajak Pratama Serpong menerbitkan NOP dan SPPT PBB (mutasi) No 36.76.070.011.009.0815.0 yang luas objek pajaknya 2.413 meter persegi tanpa permohonan dari pengembang besar (tanpa warkah).
NOP itu tidak tergambar dalam peta Sistem Informasi Geografis (SIG). Walau demikian, pengembang dapat membayar SPPT PBB (mutasi) atas tanah seluas 2.413 meter persegi, periode 2006-2011.

Sejak 2012 pengembang besar tidak bisa melunasi SPPT PBB-nya karena telah dibatalkan oleh Kakanwil Pajak Provinsi Banten. Hingga saat ini NOP tanpa warkah tersebut belum dibatalkan hanya berstatus MK (Menunggu Keputusan).

Mulai dari terbitnya SHGB No 124, SU No 77/2000, luas 2.413 meter persegi (sisa) itulah petaka ASC dimulai, karena atas dasar SHGB tersebut pengembang menggugat ASC; AT (penjual) dan BPN Kabupaten Tangerang.

Dalam dupliknya BPN Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa, “Semua sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Tangerang khususnya yang disebutkan dalam surat gugatan penggugat adalah sah dan berharga, karena sudah sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku”.

Dari duplik ini sebenarnya ASC sudah melihat adanya dugaan keberpihakan BPN kepada pengembang. Singkat kata, ASC mengalami kekalahan hingga tingkat PK dan saat ini tanah tersebut sudah dieksekusi, sehingga ASC kehilangan satu-satunya tanah miliknya.

Merasa ada yang tidak beres dengan sengketa ini, ASC langsung melaporkan beberapa kejanggalan yang terjadi, termasuk kesaksian palsu ke Polda Metro Jaya yang kesemua laporannya di-SP3.

Tak berhenti di sini, ASC tetap berjuang mencari keadilan dan kebenaran, pada Agustus 2012, ASC melaporkan dugaan pidana yang dilakukan pengembang besar ke Mabes Polri. “Ada sedikit titik terang, karena perkara ini bisa berproses hingga ke pengadilan pidana,” kata ASC.

Dalam hasil putusan pidananya bernomor 998/Pid.B/2014/PN.TNG, majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan memalsu surat (dalam hal ini surat ukur).

Terungkap pula dalam persidangan bahwa BPN telah menjadikan salah satu surat ukur yang dipalsukan tersebut sebagai dasar penerbitan SHGB No 124, SU No 77, tanah seluas 6.210 meter persegi atas nama pengembang besar.

Namun ASC sangat sedih dan kecewa kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, karena walau perbuatan memalsu surat yang dilakukan terdakwa terbukti.

“Namun majelis hakim menyatakan penuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa gugur karena kedaluwarsa, sehingga terdakwa dibebaskan dari jeratan Pasal 263 KUHP,” ungkap ASC, kecewa.

Atas dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 998/Pid.B/2014/PN.TNG tersebut di atas, ASC mengirim surat kepada Menteri ATR/BPN RI, Kakanwil BPN Provinsi Banten, dan bahkan mendatangi Kepala Kantor BPN Tangsel memohon agar mempertimbangkan putusan pidana, atau melakukan gelar perkara khusus. “SHGB No 124, SU No 77/2000, luas 2.413 meter persegi (sisa) tersebut cacat administrasi, sehingga SHGB tersebut seharusnya dibatalkan,” tandas ASC.

Namun hingga saat ini, ujar ASC, baik Menteri ATR/BPN RI, Kakanwil BPN Provinsi Banten dan Kakan-BPN Tangsel beserta jajarannya hanya berlindung di balik putusan perdata, tanpa mau mempertimbangkan putusan pidana yang ada.

“Padahal sangat jelas, SHGB No 124, luas 2.413 meter persegi (sisa) surat ukurnya No 77/Pondok Jaya adalah hasil pemalsuan oleh terdakwa pada perkara No 998/Pid.B/2014/PN.TNG. Nama penunjuk batas-batas pada Surat Ukur No 77 juga mengaku tidak pernah menjadi petunjuk batas,” kata ASC.

Saat ini di atas tanah itu ada empat plang yang dipasang kedua pihak yang bersengketa. Menurut ASC, pengembang sudah tidak bisa menguasai tanah itu karena SHGB No 124 milik pengembang besar itu habis berlakunya sejak 24 Juli 2015.

ASC meyakini bahwa dia adalah korban mafia tanah dan atau mafia peradilan yang bertujuan memiliki sebidang tanah miliknya tanpa prosedur yang benar.
Karena itu, dia berharap agar jeritan hati, perjuangan menegakkan keadilan dan kebenarannya suatu saat akan terdengar oleh para wakil rakyat di negeri ini bahkan mungkin oleh Presiden Jokowi, presiden yang dipilihnya pada 2014.

ASC memilih pasangan Jokowi-JK adalah karena salah satu janjinya dalam nawacita Jokowi-JK, yaitu: “Melindungi hak kepemilikan tanah”. Oleh karenanya ASC saat ini menagih janji kampanye Jokowi-JK untuk melindungi hak kepemilikan tanahnya.

“Bapak Presiden jangan hanya bisa membagi bagi sertifikat secara gratis, kami yang sudah bersertifikat hak milik juga menuntut hak kami yang dirampas pengembang,” lirih ASC. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top