JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan tekadnya mengawal pembahasan RAPBN 2015 di DPR, supaya tetap memberikan porsi bagi upaya kesejahteraan rakyat, pengantasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
Demikian salah satu poin yang disampaikan Sekretaris Fraksi PKB M Hanif Dhakiri dalam diskusi publik bertajuk mendorong arah kebijakan APBN untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/8).
Hanif pun memberikan sejumlah catatan atas draf RAPBN 2015 yang kemarin telah disampaikan Presiden SBY, saat sidang bersama di DPR, yang dinilainya perlu ada hal-hal yang diperbaiki, agar nantinya tidak terlalu memberatkan pemerintahan baru, saat mengimplementasikannya.
“Ada beberapa hal yang sepertinya harus dikoreksi dalam RAPBN 2015 itu. Namun, kalau tidak berhasil dilakukan oleh DPR periode sekarang, hal itu akan dikoreksi dalam RAPBN Perubahan 2015, dan itu sepertinya perlu dipercepat,” tegasnya.
Menurut Hanif, sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian dan bisa jadi perlu dikoreksi dalam postur RAPBN 2015 itu, antara lain perlu adanya anggaran yang diperbesar untuk kegiatan pembangunan infrastruktur di daerah, penambahan anggaran bagi sektor pertanian dan penambahan annggaran untuk sektor kelautan.
“Untuk sektor kelautan, jelas perlu penambahan anggaran lagi. Karena memang fokus dari Pak Jokowi, capres pemenang Pemilu kemarin, akan memberikan perhatian serius pada sektor kelautan. Sehingga jelas perlu peningkatan anggaran,” ujarnya.
Sementara itu, di forum yang sama, Anggota komisi XI DPR dari Fraksi PKS Ecky Awal Muharram menambahkan, perlunya pemerintahan menandatang memberikan perhatian di beberapa sektor guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
“F-PKS berharap, pemerintahan baru nanti, siapapun presidennya, harus dapat komitmen meningkatkan perhatiannya di sektor pertanian. Sehingga kita benar-benar dapat mewujudkan swasembanda pangan sendiri. Karena disitu nanti juga, akan menyerap banyak lapangan kerja dan menghidupkan petani kita sendiri,” paparnya.
Hal lainnya, sambung Ecky, F-PKS berharap pemerintahan baru nanti dapat mengendalikan dan mengurangi anggaran untuk belanja rutin di daerah. Sebaliknya anggaran yang ditransfer ke daerah, dapat difokuskan untuk peningkatan pembangunan infrastruktur di pedesaan.
“Dengan demikian, infrastruktur yang terbangun di daerah itu, dapat memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat didaerah, meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di lapangan,” tegasnya.
Khusus oal utang negara, Ecky menyarankan pemerintahan mendatang dapat mempergunakan tepat sasaran, sepertinuntuk pembiayaan pembangunan, infrastruktur, proyek-proyek padat karya dan kredit lunak untuk pengembangan ekonomi kreatif dan UKM.
“Kita tidak mengharamkan utang. Tetapi utang harus dikelola dengan baik, dipergunakan tetap sasaran, bukan untuk bayar pegawai, tetapi untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dan padat karya. Sehingga uang menjadi berputar dan produktif,” harapnya.
Sebelumnya, Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) merasa berkeberatan dengan kenaikan nilai subsidi pada postur RAPBN 2015 yang telah dibuat oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Jokowi berharap pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersedia berbagi beban perihal kebijakan subsidi dengan cara mengurangi subsidi untuk pos-pos tertentu, salah satunya untuk bahan bakar minyak.
Hal itu dikemukakan Jokowi menyusul adanya kenaikan nilai subsidi pada postur RAPBN 2015 yang telah disampaikan oleh SBY di hadapan Rapat Paripurna DPR-RI, Jumat (15/8).
“Menurut saya, subsidinya terlalu besar. Banyak tempat-tempat yang sepertinya masih bisa melakukan efisiensi. Itu yang harus dikerjakan sehingga punya ruang fiskal yang lebih besar. Kalau bisa bagi-bagi lebih baik,” ujar Jokowi usai menghadiri acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-69 Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (17/8).
Dalam RAPBN 2015, pemerintah mengajukan anggaran subsidi sebesar Rp433,512 triliun. Angka tersebut naik sebesar Rp30,476 triliun dibanding angka subsidi pada APBNP 2014.
Sebagian besar subsidi dialokasikan untuk subsidi energi, yakni sebesar Rp363,534 triliun. Subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, dan LGV sebesar Rp291,111 triliun atau naik Rp44,617 triliun dibandingkan APBNP 2014. Sementara itu, subsidi listrik Rp72,422 triliun atau turun Rp31,393 triliun dibanding APBNP 2014. Adapun subsidi non energi mencapai Rp69,977 triliun atau naik Rp17,252 triliun dibanding APBNP 2014.
