PARLEMENTARIA.COM – Komisi XI DPR RI akhirnya menyepakati Asumsi Makro RAPBN 2020 setelah melakukan pembahasan sejak minggu lalu, untuk digunakan sebagai acuan dalam proyeksi pembangunan di tahun mendatang. Dipimpin Ketua Komisi XI DPR RI Melcias Markus Mekeng, seluruh Anggota Komisi XI DPR RI menyatakan kesetujuannya terhadap asumsi ini dengan sejumlah perubahan, sebagaimana hasil pembicaraan bersama antara Menteri Keuangan dengan Komisi XI DPR RI.
Perubahan yang dimaksud terjadi pada pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya diproyeksikan sebesar 5,3-5,6 persen kemudian menjadi 5,2-5,5 persen. Kemudian inflasi pada kisaran 2-4 persen dan tingkat bunga SPN 3 bulan berada di 5-5,6 persen. Selanjutnya nilai tukar Rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp 14.000-Rp 15.000 per dollar Amerika Serikat. Sedangkan tingkat pengangguran diperkirakan menjadi 4,8-5 persen.
Kemudian pada tahun mendatang, tingkat kemiskinan ditargetkan 8,5 persen hingga 9 persen. Kemudian, rasio gini ditargetkan 0,375-0,380. Lalu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan 72,51. “Demikian hasil pembahasan kita, kita sepakati asumsi ekonomi makro RAPBN 2020,” ungkap Mekeng usai membacakan kesimpulan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Senin (17/5/2019).
Selama pembahasan asumsi makro tersebut, beberapa Anggota Komisi XI DPR RI menyampaikan pandangannya, salah satunya disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Legislator Partai Gerindra itu sempat menyampaikan pendapatnya terkait kesepakatan asumsi makro RAPBN 2020.
Secara keseluruhan ia sepakat dengan usulan yang diajukan Pemerintah, hanya saja rentang pertumbuhan ekonomi tidak realistis. Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani menyebutkan untuk mencapai pertumbuhan 5,3 persen dibutuhkan investasi senilai Rp 5.802 triliun. Sehingga Heri mengusulkan pertumbuhan ekonomi 2020 direntang 5,2 persen hingga 5,4 persen.
“Kalau memang pertumbuhan ekonomi stagnan karena berupa kerangka kita bisa serahkan, tetapi cari yang mendekati, Triwulan I saja 5,07 persen. Kita butuh Rp 5.800 triliun rasanya terlalu berat,” ujar Heri. Masukan tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kesepakatan asumsi makro ini. Untuk selanjutnya, kesepakatan ini akan menjadi pembahasan lebih lanjut di Badan Anggaran DPR RI. (chan)
