PARLEMENTARIA.COM – Senator atau anggota DPD RI masih menyoroti masalah mahalnya harga tiket pesawat terbang serta bagasi berbayar karena kebijakan yang diberlakukan maskapai penerbangan itu memberatkan masyarakat yang menggunakan jasa transportasi udara.
Harga tiket pesawat yang tinggi dan bagasi berbayar itu disampaikan sejumlah anggota DPD RI saat menyampaikan laporan kunjungan kerja ke daerah pemilihan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono didampingi Wakil Ketua Darmayanti Lubis, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Selasa (30/4/2019).
Bahkan menurut para senator, kebijakan harga tiket pesawat yang mahal dan bagasi berbayar itu tidak saja memberatkan masyarakat, tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi dan pariwisata di daerah.
Seperti dilontarkan senator dari Bali, dengan harga tiket pesawat yang mahal, menyebabkan menurunkan kunjungan wisawatan domestik yang berwisata ke Pulau Dewan tersebut.
Sedang senator dari provinsi lainnya menyebut, dengan kebijakan bagasi berbayar, berdampak besar bagi pelaku UMKM di daerah, terutama yang memproduksi oleh-oleh berupakan makan khas daerah serta cenderamata.
Menanggapi sorotan senator tersebut, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono yang memimpin rapat mendesak pemerintah sebagai regulator penerbangan agar supaya dapat menertibkan maskapai-maskapai penerbangan yang masih belum menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dan bangsa.
“DPD RI melalui Komite II kiranya dapat segera memanggil pihak pemerintah dan maskapai penerbangan guna memenuhi tuntutan publik ini,” tukas Nono Sampono.
Terkait antisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadhan, DPD RI meminta kepada pemerintah agar dapat menjaga stabilitas harga-harga kebutuhan pokok masyarakat.
Wakil Ketua DPD RI, Darmayanti Lubis, menilai pada masa jelang Ramadhan, permintaan masyarakat akan kebutuhan pokok akan meningkat, dan berdampak pada kenaikan harga yang tinggi.
Dirinya meminta pemerintah memastikan ketersedian stok-stok kebutuhan masyarakat. Selain itu, DPD RI juga akan melakukan pengawasan di setiap daerah, agar tercipta stabilitas harga di masyarakat.
“Ini harus disikapi oleh semua pihak, apakah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, teman-teman di legislatif juga. Pemerintah harus melakukan operasi pasar, dan teman-teman di legislatif sebaiknya juga melakukan pengawasan untuk mengantisipasi kenaikan harga,” kata Darmayanti Lubis yang juga Senator dari Provinsi Sumatera Utara ini. (chan)