PARLEMENTARIA.COM – Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk mengklarifikasi terkait dengan 1.054 laporan maladminstrasi dalam penyelenggaraan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 yang diterima Ombudsman.
Maladminstrasi itu, antara lain tidak jelasnya klasifikasi penggolongan keilmuan, masalah akreditasi perguruan tinggi, dan adanya dugaan manipulasi data perihal kelulusan seleksi.
“Saya minta BKN dan Kemenpan-RB untuk mengklarifikasi laporan maladministrasi kepada Ombudsman serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS 2018,” kata Bamsoet, begitu dia akrab disapa, Selasa (4/12).
Terkait laporan ke Ombudsman, Bamsoet meminta pihak kepolisian untuk melakukan investigasi dan melakukan penyelidikan atas laporan tersebut.
“Saya mendorong pihak Kepolisian bekerjasama dengan Kemenpan-RB dan BKN melakukan investigasi atau penyelidikan terkait adanya laporan dan dugaan manipulasi data kelulusan seleksi guna memberikan rasa keadilan bagi peserta ujian masuk CPNS,” kata Bamsoet.
Bamsoet juga meminta BKN dan Kemenpan-RB untuk memperbaiki sistem penerimaan CPNS baru dengan memberikan klasifikasi penggolongan keilmuan yang jelas dan persyaratan yang lain dengan tidak menyulitkan calon peserta sehingga dapat memberikan peluang seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mendapatkan pekerjaan. (chan)
