PARLEMENTARIA.COM – Data kemiskinan yang akurat sangat berguna sebagai acuan bagi Pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin sebagai penerima manfaat program pembangunan. Namun disayangkan, hingga kini data kemiskinan di Indonesia masih belum akurat, sebab masih ditemukan inclusion error.
“Kita belum memiliki data yang sempurna. Oleh sebab itu kita harus mendapatkan data kemiskinan di daerah-daerah terpencil. Sesulit apapun tantangan yang dihadapi, pemerintah tidak boleh kalah,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI Wenny Haryanto disela-sela agenda Kunjungan Kerja Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan ke Provinsi Papua, Kamis (27/9/2018).
Wenny menyatakan, pemerintah harus tetap memiliki cara untuk menjangkau semua penduduk di Indonesia yang masuk kategori miskin. “Sebab kalau tidak, maka target dari Kementerian Sosial untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pembangunan saya anggap gagal. Semua pihak harus bahu membahu memikirkan jalan yang terbaik supaya pendataan masalah kemiskinan ini bisa betul-betul sukses,” ungkapnya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkala terhadap data kemiskinan yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Data kemiskinan yang telah divenfikasi dan divalidasi itu menjadi Basis Data Terpadu (BDT) dan menjadi acuan semua kementerian dan lembaga dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan sosial,” terang politisi fraksi Partai Golkar DPR RI itu.
Faktanya, proses verifikasi dan validasi data kemiskinan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial belum berjalan maksimal. “Oleh karena itu, agar proses verifikasi dan validasi data kemiskinan mencapai hasil maksimal, Kementerian Sosial harus berkoordinasi intensif dengan kementerian/lembaga terkait, serta menyediakan sistem yang mutakhir dan mekanisme yang mudah dilaksanakan,” kata Ace. (dpr/chan)
