PARLEMENTARIA.COM – Komite II DPD RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas inventarisasi materi penyusunan Pandangan DPD RI terhadap RUU Sumber Daya Air dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Senin (24/9/2018).
Komite II DPD RI berharap agar RUU mengenai Sumber Daya Air dapat mengakomodir kepentingan masyarakat. Terutama mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah yang membutuhkan air untuk kehidupan sehari-harinya.
Menurut Ketua Komite II DPD RI , Muhammad Aji Mirza Wardana, melalui RDPU tersebut, kedepannya dapat dirumuskan undang-undang yang dapat melindungi masyarakat terkait penggunaan sumber daya air di daerah. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengakomodir kepentingan sektor industri.
“Kita berharap dengan mengundang Apindo kita dapat masukan agar RUU Sumber Daya Air tidak hanya melindungi masyarakat, tapi juga men-support dunia usaha, tidak mematikan dunia usaha. Kita pahami bahwa sumber perekonomian kita berasal dari industri, tetapi hak-hak masyarakat juga harus dilindungi,” ucapnya.
Senator asal Kalimantan Timur ini mengatakan bahwa RUU ini dinantikan oleh masyarakat di daerah, karena terkait sumber daya air yang menjadi kebutuhan dasar di daerah. Oleh karena itu, Komite II akan melakukan finalisasi pandangan terhadap RUU ini dan akan menyampaikan ke DPR RI.
Sementara itu, Senator asal Sulawesi Barat Pdt. Marthen menjelaskan bahwa terkait peraturan yang mengatur sumber daya, salah satunya air, harus diatur oleh konstitusi dengan mendasarkan pada kepentingan masyarakat.
Karena banyak masyarakat di daerah yang hidupnya tergantung dengan air. Dan bahkan masih terdapat masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam mencari air untuk kebutuhan sehari-hari.
“RUU ini harus dibuat sebaik mungkin sehingga benar-benar menjamin ketersediaan air dan dinikmati oleh seluruh masyarakat secara memadai tanpa terkecuali. Bagi saya undang-undang ini harus meletakkan dasar pada seluruh kepentingan masyarakat tanpa terkecuali,” kata Pdt. Marthen.
Dirinya berpesan agar undang-undang ini mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat terkait akses atas penggunaan air. Dimana kepentingan industri harus juga mengutamakan kebutuhan masyarakat terhadap air.
“Industri tidak boleh mati, tapi jangan sampai masyarakat menjadi subordinat dari alam sendiri. Menurut saya kajian seperti ini mestinya tidak diabaikan dalam membuat RUU,” imbuhnya.
(dpd/chan)
