PARLEMENTARIA.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah tetap menjaga kualitas RAPBN 2019 di tengah berbagai tantangan ekonomi global yang sangat rumit. Sehingga ini memerlukan kerja sama dan dukungan dari banyak pihak agar kualitas anggaran tersebut tetap terjaga.
Demikian disampaikan Sri Mulyani dalam pidato tentang tanggapan pemerintah dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBN 2019 beserta Nota Keuanga, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (04/9/2018).
Sri Mulyani menegaskan, aspek keadilan dicerminkan dengan menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan sumber daya manusia, antara alokasi belanja Pusat dan daerah, serta penerapan sistem perpajakan yang adil, baik sebagai instrumen insentif bagi masyarakat, maupun bagi pengembangan dunia usaha.
“Adapun aspek kemandirian diwujudkan dengan meningkatnya kontribusi penerimaan perpajakan dalam penerimaan negara, serta penggunaan instrumen pembiayaan utang yang semakin menurun. Dalam RAPBN 2019, pembiayaan utang direncanakan Rp359,3 triliun, dari sebelumnya Rp387,4 triliun pada outlook 2018,” ujar Sri Mulyani.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto ini, Sri Mulyani mengatakan APBN merupakan instrumen yang sangat penting untuk menjalankan amanah bernegara, dalam menjaga perekonomian dan menciptakan kemakmuran yang berkeadilan.
Pada saat ini, ujarnya, Indonesia dihadapkan pada kondisi perekonomian global yang masih penuh gejolak, sebagai akibat kebijakan ekonomi Amerika Serikat yang menimbulkan dampak ke seluruh dunia.
Kebijakan normalisasi moneter dan kenaikan suku bunga oleh The Federal Reserve, alias The Fed, serta perang dagang AS-China, telah berimbas negatif pada banyak negara, termasuk emerging economies.
“Beberapa negara yang memiliki fondasi ekonomi yang rentan ditambah dengan kebijakan ekonomi dianggap tidak konsisten dengan fundamental ekonominya, telah mengalami krisis seperti Venezuela, Argentina, serta Turki,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani pun menuturkan bahwa pihaknya harus meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi lingkungan ekonomi yang sangat menantang tersebut.
Sebab, dilihat dari sumber permasalahannya, Sri Mulyani mengatakan gejolak ekonomi global dan pengaruh negatifnya terhadap negara-negara berkembang diperkirakan masih akan berlangsung hingga tahun 2019. “Oleh karena itu, RAPBN 2019 dirancang untuk mampu mengantisipasi terus berlangsungnya gejolak global,” tutur Sri Mulyani.
Ia menegaskan, APBN memiliki fungsi sebagai instrumen untuk alokasi, distribusi dan stabilisasi. Ketiga fungsi tersebut harus makin dioptimalkan agar perekonomian Indonesia relatif tetap terjaga dan dapat menyesuaikan terhadap lingkungan normal baru.
APBN 2018, lanjutnya, telah mampu menjaga stabilitas perekonomian nasional dengan berbagai kebijakan fiskal yang ekspansif secara terukur namun dengan tingkat defisit yang semakin menurun. Dengan tantangan berbeda, RAPBN 2019 disusun dengan tujuan untuk tetap menjaga momentum pembangunan namun dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap gejolak global. (chan)
