PARLEMENTARIA.COM – Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak pemerintah untuk segera menetapkan gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai bencana nasional.
“Saya minta dilakukan rapat gabungan Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi V, Komisi VII, Komisi VIII, dan Komisi IX DPR bersama dengan kementerian dan badan terkait untuk membahas mengenai gempa yang terjadi di Lombok agar pemerintah segera menetapkan gempa di Lombok sebagai bencana nasional,” kata Bamsoet, Senin (20/8/2018), merespon kembalinya Lombok digoncang gempa 6,3 dan 6,9 SR hari Minggu (19/8/2018).
Bamsoet juga meminta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) didampingi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera mengevakuasi kediaman masyarakat yang rawan longsor, memetakan lokasi relokasi bagi masyarakat yang terdampak gempa dan longsor, memberikan bantuan kesehatan, pangan, pakaian, dan kebutuhan lainnya, serta memperhitungkan kerugian yang ditimbulkan akibat gempa.
“Saya juga meminta Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Taruna Siaga Bencana (Tagana) untuk memobilisasi pemberian bantuan kemanusiaan agar kebutuhan masyarakat Lombok yang terdampak gempa dapat disalurkan tepat sasaran dan disesuaikan dengan kondisi yang ada,” katanya.
Panggil Kepala BMKG
Bamsoet juga meminta Komisi V DPR memanggil Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk meminta penjelasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BMKG dengan cara apakah BMKG telah memberikan informasi secara akurat.
“Apakah dengan aktivitas baru gempa di Lombok dapat mempengaruhi aktivitas Gunung Rinjani agar apabila terjadi bencana alam maka informasi yang diberikan dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa maupun luka,” jelasnya.
Dia juga meminta BMKG untuk melakukan pengkajian serta pengecekan terhadap kondisi alat-alat pemantau cuaca dan bencana alam, apakah berfungsi sebagaimana mestinya, untuk menyampaikan peringatan dini (early warning system) kepada masyarakat.
Bamsoet juga meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memperbaiki jaringan komunikasi. Kapda PT. PLN diminta untuk memperbaiki jaringan listrik, agar masyarakat terdampak gempa dapat segera kembali mendapatkan fasilitas listrik.
Kepada pihak kepolisian, Bamsoet meminta untuk tetap siaga dalam menjaga ketertiban dan keamanan terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan situasi di Lombok.
Politisi Golkar itu juga meminta Kementerian PUPR, Pemda, dan BMKG untuk melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah rawan gempa di Indonesia dan melakukan inovasi terkait bangunan tahan gempa, untuk meminimalisir terjadinya bangunan roboh ketika sedang terjadi gempa. (chan)
