PARLEMENTARIA.COM – Kerugian akibat gempa yang menggoncang Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) diperkirakan mencapai Rp 5 triliun lebih.
“Hasil sementara hitung cepat kerusakan dan kerugian akibat gempa di NTB mencapai lebih dari Rp 5,04 trilun. Angka ini sementara, hanya berdasarkan basis data pada 9/8/2018,” jelas Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho yang dikutip dari website BNPB, Senin (13/8/2018).
Dijelaskan, Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB terus melakukan perhitungan kerusakan dan kerugian akibat gempabumi di NTB, baik gempa 6,4 SR pada 29/7/2018 maupun gempa 7 SR pada 5/8/2018.
Kerusakan dan kerugian lebih dari Rp5,04 trilun tersebut dengan rincian, dari sektor permukiman Rp3,82 trilun, infrastruktur Rp7,5 milyar, ekonomi produktif Rp432,7 milyar, sosial budaya Rp716,5 milyar, dan lintas sector Rp61,9 milyar.
Kerusakan dan kerugian terbanyak adalah sector permukiman yang kenyataan puluhan ribu rumah penduduk rusak berat, bahkan banyak yang rata dengan tanah.
Secara wilayah, kerusakan dan kerugian akibat gempa di NTB paling banyak adalah di Kabupaten Lombok Utara yang mencapai lebih dari Rp2,7 trilun. Sedangkan di Kabupaten Lombok Barat mencapai lebih dari Rp1,5 trilun, Lombok Timur Rp417,3 milyar rupiah, Lombok Tengah Rp174,4 milyar dan Kota Mataram Rp242,1 milyar.
Sedangkan dampak kerusakan dan kerugian ekonomi di Bali masih dilakukan perhitungan.
Kerusakan dan kerugian ini sangat besar. Apalagi jika nanti data sudah terkumpul semua, maka jumlahnya akan lebih besar. Perlu trilyunan rupiah untuk melakukan perbaikan kembali dalam rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Perlu waktu untuk memulihan kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan ekonomi di wilayah NTB. Pemerintah pusat akan terus mendampingi masyarakat dan Pemda NTB,” jelasnya.
Pendampingan ini bukan hanya saat tanggap darurat saja. Tetapi saat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pun, Pemerintah Pusat akan terus membantu.
Bahkan sebagian besar bantuan yang disalurkan berasal dari pemerintah pusat. Skala penanganan dampak dampak gempa saat ini sesungguhnya sudah nasional.
Artinya kapasitas nasional yang digerakkan untuk penanganan darurat saat ini sudah skala nasional, baik pengerahan personil, anggaran, logistik, peralatan, dan manajerial.
“BNPB masih terus melakukan pendataan dan perhitungan ekonomi dampak gempa. Nanti saat masa darurat selesai kita akan masuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” jelasnya.
Ditambahkan, BNPB bersama kementerian/lembaga dan NGO akan membangun kembali yang lebih baik daripada sebelumnya dengan prinsip “build back better and safer”.
“Artinya yang akan kita bangun lagi lebih baik baik dan aman. Lombok adalah daerah rawan tinggi gempa, maka pembangunan kembali nanti harus sudah mengantisipasi gempa agar saat terjadi gempa lagi, korban, kerusakan dan kerugian dapat lebih sedikit, serta masyarakat lebih aman,” jelasnya. (chan)
