Ekonomi

DPD RI Kecewa, PT. Freeport Ingkari Kesepakatan

PARLEMENTARIA.COM – DPD RI merasa kecewa dengan PT. Freeport Indonesia (PT.FI) yang mengingkari kesepakatan dalam pertemuan sebelumnya soal besaran pembayaran pajak air permukaan dengan Majelis Rakyat Papua.

“Saya kecewa dengan keputusan dari Freeport, keputusan rakyat Papua dan kami DPD RI final dan tidak bergeser dari angka 1,8 triliun sesuai kesepakatan sebelumnya. Masih ada ruang waktu tapi harusnya final di sini. Jangan kita berada di persimpangan lagi sehingga kesepakatan tidak tercapai.Kkita masih berada diposisi dan kesepakatan sebelumnya dan itu tidak seharusnya berubah,” tegas Wakil Ketua DPD Nono Sampono dalam rapat mediasi kedua antara Majelis Rakyat Papua (MRP) dan PT. Freeport Indonesia, di Ruang Rapat GBHN, Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Senin (6/8/2018).

Rapat tersebut menindaklanjuti kesepakatan pembayaran pajak air permukaan pada Rabu (1/8/2018)sebesar Rp1,8 triliun tidak menemui kata sepakat. Direktur PT.FI Clementino Lamury menyempaikan bahwa manajemen dan Direksi PT.FI tetap berpegang pada putusan MA yaitu membayar denda pajak senilai 800 miliar terhitung dari tahun 2011-2015, dan 160 miliar per setiap tahun berikutnya.

Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib menegaskan, 51 anggota MRP ini tetap berpegang kepada keputusan pengadilan pajak senilai Rp1.8 triliun dan sudah tidak bisa ditawar lagi.

“Kami bertahan pada nilai Rp1,8 triliun sesuai pengadilan pajak, bukan putusan lain-lain. Jangan berpegang pada putusan MA, pengadilan pajak lah yang lebih tahu permasalan dan hitungan tersebut, kami tidak bisa menerima uang damai dan lainnya. Sikap kami jelas dan tidak ada sikap mundur,” tegas Timotius.

Senada dengan hal itu, Anggota DPD RI asal Papua Edison Lambe menyatakan bahwa PT Freeport jangan bermain-main dan harus menghormati keputusan pengadilan pajak.

“PT.Freeport jangan main-main, harus menghormati putusan pengadilan pajak yang jelas fokus di bidang itu serta mengerti kajian-kajian yang ada sehingga diputuskanlah sejumlah itu. Saya mengkritisi putusan MA yang menyetujui PK mereka dan tidak mengambil keputusan yang berkeadilan dan berke-Tuhan-an,” tukasnya.

Direktur PT.FI Clementino Lamury pada kesempatan tersebut berjanji akan membawa hasil dari mediasi yang kedua ini kepada jajaran menejemen dan direksi PT.FI agar segera dapat mengambil keputusan yang saling menguntungkan.

“Saya akan bawa seluruh hasil rapat ini kepada jajaran manajemen dan untuk saat ini belum bisa diambil keputusan, dan masih berpegang pada nilai yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung,” tuturnya.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono memberikan tenggat waktu kepada PT.FI untuk mengadakan pertemuan berikutnya pada hari Jumat Tanggal 10 Agustus 2018 menindaklanjuti hasil pertemuan ini.

“Kami sama dengan rakyat Papua tidak bisa bergeser dari angka 1,8 triliun. Kami beri waktu lagi sampai tanggal 10 agustus hari Jumat sesuai kesepakatan dengan MRP yaitu 14 hari dan baru berjalan 5 hari. Saya harap pertemuan nanti sudah sepakat dan sudah final pertemuan ini saya skors bukan saya tutup karena belum ada kata sepakat,” pungkasnya. (chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top