PARLEMENTARIA.COM– Wakil rakyat Dapil Kalimantan Timur, Hetifah Sjaifudian dicurhati para bidan pada acara Pelatihan Midwifery Update Angkatan XV Ikatan Bidan Indonesia Cabang Balikpapan di Hotel Pasific Balikpapan, Kalimantan Timur, akhir pekan kemarin.
Para bidan tersebut kepada Hetifah mengeluhkan terkait kenaikan pangkat dan masalah lain dalam menjalani profesi mereka sebagai tenaga medis. “Kami ada problem kepangkatan bidan di Balikpapan. Bidan dengan pendidikan D4 tidak bisa naik pangkat ke golongan 4A dan seterusnya,” keluh Budiarti dan Rusniar Naiko.
Suryani, bidan di Puskesmas Balikpapan Baru Ulu juga menyampaikan masalah yang ada di lingkungan kerja dia. “Banyak masalah terkait BPJS. Misalnya ada ibu hamil. Dia rajin bayar iuran bulanan BPJS, tapi setelah melahirkan dia tidak lagi membayar kewajiban. Ada yang mau operasi. Dia rajin bayar iuran, tapi setelah operasi, dia tidak lagi membayar kewajibannya. Memang tidak banyak,” kata Suryani.
Setelah menerima curhat sejumlah bidan, Hetifah mengatakan, profesi bidan tersebut sangat mulia karena ikut menyelamatkan perempuan di mayapada, orang yang sudah hidup dan akan memulai kehidupan (bayi).
Karena itu, kata Hetifah, diperlukan regulasi yang berpihak pada profesi bidan. “Kami di pusat sedang membahas kebijakan seperti RUU Kebidanan. Ini sebagai payung hukum untuk diterjemahkan ke dalam kebijakan anggaran dan kebijakan lain,” jelas politisi senior Partai Golkar ini.
Rupanya perhatian Hetifah tidak hanya ditujukan kepada para bidan di Balikpapan, tetapi juga di daerah-daerah lain di Kaltim. “Meski kita di Balikpapan, kita perlu memikirkan para bidan yang ada di daerah perbatasan, terluar dan pedalaman. Ini bentuk solidaritas kita terhadap perempuan-perempuan disana,” kata Hetifah.
Dikatakan Ketua Umum Kekeluargaan Perempuan Partai Golkar (KPPG) tersebut, sebagai wakil rakyat pihaknya perlu mendorong infratruktur kesehatan di daerah perbatasan dan pedalam seperti Mahakam Ulu.
“Saya sudah pernah ke Lumbis Ogong Nunukan. Di Lumbis Ogong itu malah warga Indonesia memiliki identitas ganda dengan negara tetangga untuk bisa berobat sehingga ini harus dicarikan jalan keluarnya,” demikian Hetifah Sjaifudian, (art)
