Pengawasan

IPW Tuding Jaksa Agung HM Prasetyo Lamban Eksekusi Mati Bandar Narkoba

PARLEMENTARIA.COM– Jaksa Agung dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya tidak serius membantu aparat penegak hukum lainnya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba).

Padahal, Indonesia saat ini tidak lagi menjadi jalan lintas buat para bandar narkoba untuk memasukan barang haram tersebut ke suatu negara tetapi sudah menjadi pangsa pasar buat para bandar.

Dengan begitu, wajar kalau narkoba saat ini oleh negara dimasukan dalam katagori extraordinary crime atau kejahatan luar biasa seperti teroris serta korupsi.

Soalnya, narkoba sudah beredar sampai ke berbagai pelosok dan dikonsumsi pelajar Sekolah Dasar (SD). Keberadaan barang haram ini mampu merusak generasi muda Indonesia sebagai penerus dan pemimpin bangsa masa depan.

Kalau generasi muda Indonesia sudah rusak, tidak bisa dibayangkan bagaimana kelanjutan bangsa dan negara ini ke depan karena bisa saja satu generasi harus dipotong seperti yang dialami Tiongkok masa lalu.

Negeri Tirai Bambu ini pernah mengalami itu karena terlibat ‘perang candu’ dengan Inggris. Jadi, dalam kondisi seperti sekarang, bukan tidak mungkin ada negara asing ingin menguasai Indonesia yang kaya akan hasil alam dan tambang ini dengan cara menghancurkan generasi mudanya.

Indonesia Police Watch (IPW) mengingatkan pemerintah akan hal itu. Karena itu, IPW mengkritik Jaksa Agung RI yang lamban melakukan eksekusi mati jilid IV terhadap terpidana narkoba sehingga langkah itu dapat menimbulkan efek jera pihak-pihak yang ingin memasok dan menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasarnya.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya melalui WhatsApp (WA) kepada Parlementaria.com, Minggu (5/8) mengatakan, Jaksa Agung HM Prasetyo lamban mengeksekusi para bandar narkoba yang sudah divonis mati oleh pengadilan. “Ini menunjukkan buruknya sistem pemberantasan narkoba di negeri ini,” kata Neta.

Padahal Indonesia sudah darurat narkoba namun pemerintah masih belum bersikap tegas. Akibatnya, para bandar narkoba semakin nekat untuk mempecundangi bangsa ini untukdengar cara mengguyur Indonesia sebagai pasar potensial narkoba.

Dikatakan, aksi mereka makin menggila tatkala oknum aparatur negeri ini terlalu gampang disuap. Akibatnya, para bandar yang sudah divonis mati tetap saja nekat menjalankan bisnis barang haram itu dari tahanan.

Hal itu terbukti Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) narkotika yang melibatkan jaringan lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan aset mencapai Rp24 miliar.

“Ini menunjukkan betapa tidak pedulinya para bandar narkoba terhadap sistem hukum di negeri ini yang notabene sistem hukumnya tidak bisa menimbulkan efek jera,” kata Neta.

Jika Jaksa Agung dan pemerintah masih saja bersikap lamban dan tidak tegas terhadap para bandar maupun oknum aparatur yang bermain-main dengan bandar narkoba, kata Neta, bangsa ini akan kian terpuruk dalam belenggu sindikat narkoba.

Apalagi belakangan ini kian banyak polisi yang tertangkap bermain-main dengan narkoba. “Kasus anggota polri maupun pejabat polri terlibat narkoba selalu berulang,” jelas Neta.

Hal ini sangat memprihatinkan apalagi jika yang bersangkutan adalah pejabat kepolisian yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberantas narkoba, tetapi justru terlibat narkoba.

Seharusnya polisi yang terlibat narkoba segera divonis mati. Dan, tidak perlu lagi berbicara tentang Hak Azazi Manusia (HAM) sebab tindakan itu sudah lebih dari pelanggaran HAM karena menghancurkan generasi suatu bangsa. “Jika bandar narkoba saja dihukum mati, pejabat polri yang terlibat narkoba harus divonis mati,” kata Neta.

Karena itu, Neta minta Kejaksaan Agung harus segera melakukan eksekusi mati mengingat masifnya peredaran narkoba bahkan bisa dikendalikan dalam lembaga pemasyarakatan. “Jadi, tidak ada alasan lagi dan harus segera dilaksanakan hukuman mati.”

Belum terlaksananya eksekusi mati terhadap bandar narkoba yang sudah lama divonis Pengadilan semakin membuktikan pokok permasalahannya.
Inti masalah terletak pada orang-orang atau lembaga pelaksana hukuman mati.

Diduga belum juga terpidana mati itu dieksekusi karena pelaksana hukuman mati itu memanfaatkan kebaikan regulasi jika RKUHP yang tengah dibahas DPR RI bersama pemerintah disahkan.

Karena dalam RKUHP hukuman mati dapat diubah dengan menunggu 10 tahun, sebab bagi mereka yang berkelakuan baik dalam 10 tahun masa tahanan, hukuman mati dapat diubah dengan hukuman penjara maksimal.

Trik tersebut, kata Neta, akal-akalan dan dapat saja terjadi penyalahgunaan kewenangan di masa jeda tidak dilaksanakan hukuman mati ini. Modus operandi dan bahaya dampak bandar narkoba semakin sistematis, terstruktur masif di semua kalangan anak bangsa.

Itu membahayakan keamanan nasional bangsa sehingga pemerintah, dalam hal ini jaksa agung, harus tegas. “Ini masalah komitmen, keberanian untuk menyelamatkan generasi bangsa Indonesia dari bahaya narkoba,” demikian Neta s Pane.

Sepanjang 2015-2018, Kejagung telah melaksanakan eksekusi terhadap 18 terpidana mati yang terbagi dalam tiga tahap. Tahap pertama yang dieksekusi Andrew Chan dan Myuran Sukumaran (WN Australia), Raheem Agbaje Salami, Sylvester Obiekwe Nwolise, Okwudili Oyatanze (WN Nigeria), Martin Anderson (Ghana), Rodrigo Galarte (Brasil) dan Zainal Abidin (Indonesia).

Eksekusi tahap dua yakni Ang Kiem Soei (WN Belanda), Marco Archer (Brasil), Daniel Enemuo (Nigeria), Namaona Denis (Malawi), Rani Andriani (Indonesia) dan Tran Bich Hanh (Vietnam). Sedangkan eksekusi tahap tiga dilakukan terhadap Freddy Budiman (WN Indonesia), Seck Osmane, Humprey Jefferson Ejike dan Michael Titus Igweh (Nigeria). (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top