Polhukam

MA Tolak Kasasi PKS, Fahri Hamzah Dapat Ganti Rugi Rp 30 Miliar

PARLEMENTARIA.COM – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi DPP Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah memecat Fahri Hamzah sebagai kader partai tersebut.

“Sudah ditolak MA tapi kita belum dapat salinan resmi. Makna sederhananya kasus ini dimenangkan Fahri Hamzah. Tapi ditum nya kita belum tahu ya yang ditolak apa saja,” kata Mujahid Latief, kuasa hukum Fahri Hamzah, di Gedung DPR, Kamis (2/8/2018).

Mujahid menambahkan, putusan MA merupakan ketetapan hukum yang mengikat dan tetap. Langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pihaknya adalah meminta permohonan eksekusi.

Diantaranya mengabulkan ganti rugi uji materiil Rp 30 miliar dan meminta PKS untuk tidak lagi mengganggu Fahri Hamzah baik sebagai anggota DPR maupun kader PKS. “PKS harus kembalikan hak-hak Fahri Hamzah. Keputusan DPP PKS cacat hukum dan salah,” ujar Mujahid.

Walaupun nanti DPP PKS mengajukan keberatan dan melakukan langkah hukum luar biasa seperti peninjauan kembali (PK), kata Mujahid, permohonan eksekusi tetap akan berjalan.

Karena itu, lanjut Mujahid, sembari menunggu formil relaas dari Mahkamah Agung, pihaknya sedang mempersiapkan langkah-langkah eksekusi perkara sampai pada sita aset, karena salah satu amar putusan Pengadilan Negeri adalah membayar kerugian imateril Rp 30 Miliar.

“Putusan MA ini sesungguhnya menguatkan laporan pidana klien kami terhadap Saudara M. Sohibul Iman di Polda Metro Jaya. Dan akan kami jadikan sebagai bukti tambahan, karena delik laporan pidana klien kami di antara berhubungan dengan materi dalam gugatan PMH perdata di pengadilan,” bebernya.

Bahkan, pihaknya juga sedang mempertimbangkan untuk mengambil langkah laporan pidana baru atas adanya Afidavit dalam memori banding Tim advokasi Hukum DPP PKS yang memuat keterangan dari Ketua Majlis Syuro PKS.

Berdasarkan pada laman info perkara situs Mahkamah Agung, penolakan atas permohonan yang teregister dengan nomor 1876 K/PDT/2018 itu diputus tolak pada 30 Juli 2018. Majelis hakim agung yang mengadili permohonan kasasi itu adalah Maria Anna Samiyati, Muhamad Yunus Wahab, dan Takdir Rahmadi.

Kemenangan ini bagi Fahri adalah kemenangan lanjutan setelah sebelumnya berhasil menang di tingkat banding setelah Pengadilan Tinggi Jakarta menolak permohonan pengurus PKS pada akhir 2017 lalu.

Kasus Fahri dan pengurus PKS ini berawal sejak awal 2016 silam setelah ia dinyatakan dipecat karena dinilai bersebrangan dan tak sesuai dengan arah kebijakan partai. Meskipun telah dipecat sebagai kader, nyatanya PKS tak bisa melengserkan Fahri dari kursi pimpinan DPR. (chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top