Pengawasan

Agun Gunandjar Tengarai Ada Upaya Membangun Isu Pemekaran Daerah Gagal

PARLEMENTARIA.COM – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa menengarai adanya upaya membangun isu-isu bahwa pemekaran wilayah atau daerah gagal.

“Tolak ukurnya adalah maraknya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap beberapa kepala daerah,” kata Agun dalam kunjungannya ke Banten, baru-baru ini.

Menurut mantan Ketua Pansus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, isu seperti ini perlu diwaspadai dan diluruskan karena tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

“Banten salah satu wilayah pemekaran yang mengalami perkembangan cukup pesat dan bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya,” tandas mantan Ketua Komisi II DPR itu.

Legislator dapil Jawa Barat X ini juga mendorong Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus membuat program yang lebih aplikatif dan mudah diterapkan di desa.

“Banyaknya aturan-aturan dari pusat yang tujuan awalnya mengawal penggunaan dana desa pada sisi lain justru membuat para kepala desa khawatir dan enggan menggunakan dana desa,” itu jelasnya.

“Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus dijelaskan secara gamblang kepada para aparatur desa, agar mereka bisa bekerja secara profesional dan tidak lagi khawatir adanya kesalahan-kesalahan akuntansi mendasar,” ulas Agun.

Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Banten Bonardo Hutauruk menjelaskan peran BPKP dalam mengawal penerimaan dan penggunaan anggaran daerah, membuat aplikasi sesuai kebutuhan dengan bimbingan teknis serta asistensi pemeriksaan pajak salah satunya di Kabupaten Tangerang.

“Kami juga melakukan probity audit atas pengadaan barang dan jasa strategis yang beresiko tinggi. Semua ini bagian dari upaya kami mencegah terjadinya praktik korupsi di Banten,” pungkas Bonardo. (chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top