Polhukam

Pancasila Punya Kedudukan Penting Dalam Tatanan Bernegara di Indonesia

PARLEMENTARIA.COM– Pancasila memiliki kedudukan penting dalam tatanan kehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai sumber hukum negara, Pancasila telah memperoleh legitimasi yuridis yang kuat.

Namun, kata Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI, Kadir Johnson Rajagukguk dalam keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria.com, Selasa (31/7), terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum benar-benar di dalam perumusan norma peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut, kata Johnson, dapat dilihat secara yuridis dari hasil uji materi peraturan perundang-undangan dan secara sosiologis adanya peraturan perundang-undangan yang tidak selaras dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Menyikapi realitas tersebut, kata Johnson, perlu dilakukan pembenahan sistem peraturan perundang-undangan sehingga produk legislasi yang dihasilkan memiliki filosofi hukum yang berkualitas dan hukum yang berjalan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan menyesuaikan dinamika global.

Johnson menyebutkan, untuk merespon kebutuhan karena sistem peraturan perundang-undangan yang sudah ada, tidak sedikit yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). “Ini akibat mengabaikan prinsip hierarki, selalu mewarnai peraturan undang-undang.”

Untuk mengupayakan bagaimana mendefinisikan dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta parameter apa yang harus digunakan dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan, Badan Keahilian DPR RI, awal pekan ini menggelar simposium untuk mendapat masukan.

Soal menginstitusionalisasikan Pancasila dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan, kata Johnson, itu merupakan tugas semua komponen bangsa dan lembaga negara, termasuk DPR RI dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila(BPIP).

Terkat masalah tersebut, dibutuhkan instrumen serta parameter untuk menilai dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang akan atau telah dibuat apakah bertentangan dengan Pancasila atau tidak.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPIP Haryono malah mengatakan, institusionalisasi Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan sangat relevan dengan tugas Kedeputian Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP, yaitu melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top