Pengawasan

Okky Minta Pemerintah Cari Terobosan Atasi Kondisi Keuangan BPJS Kesehatan

PARLEMENTARIA.COM– Wakil rakyat di Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan dan tenaga kerja mengingatkan pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta stakeholder (pemangku kepentingan) terkait kondisi keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Soalnya, kata anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Okky Asokawati keuangan BPJS Kesehatan tahun lalu defisit Rp9,75 triliun. Dan, itu jumlah yang tidak sedikit dalam kondisi keuangan seperti sekarang.

Dikatakan politisi perempuan partai berlambang Ka’bah tersebut, bayang-bayang kebangkrutan BPJS Kesehatan harus mendapat respons serius karena hal tersebut menyangkut amanat konstitusi dan kesehatan secara nasional.

Wakil rakyat dari Dapil Jakarta, Selatan, Pusat dan luar negeri ini, pemerintah harus mencarikan terobosan signifikan atas persoalan beban keuangan BPJS Kesehatan ini. Salah satu cara menurut perempuan kelahiran Jakarta, 6 Maret 1981 tersebut, dengan melakukan elaborasi program BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) yang dalam praktiknya juga menerapkan program kesehatan untuk warganya.

“Elaborasi program ini, dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi beban keuangan BPJS Kesehatan,” ungkap Okky dalam keterangan dia kepada awak media di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/7).

Selain elaborasi, lanjut Okky yang sebelum menjadi wakil rakyat adalah paragawati, artis dan penulis ini, diharapkan pula Kementerian Kesehatan dapat menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk membuat sistem kolaboratif antara program Pemda di bidang kesehatan dengan BPJS Kesehatan.

Langkah lain, jelas perempuan berhijab ini, BPJS Kesehatan dapat menerapkan sistem “cost sharing” atau berbagi biaya dengan peserta BPJS Kesehatan untuk tiga layanan kesehatan sebagaimana tertuang di tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS.

Langkah ini lebih rasional daripada membebankan seluruh biaya ke peserta BPJS Kesehatan. “Soal berapa presentase yang ditanggung, silakan dirembug. Yang pokok intinya warga negara harus terlayani masalah kesehatannya dengan baik dan di sisi lain BPJS Kesehatan juga tidak semakin defisit,” harap dia.

Okky mencermati tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan yang berimplikasi atas dihapusnya manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yakni bagi ibu melahirkan dengan sehat, katarak dan layanan fisioterapi, sehingga menimbulkan reaksi masyarakat atas kebijakan tersebut, hendaknya ditangguhkan.

“Saya meminta agar tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan agar ditangguhkan pelaksanaannya dan harus disosialisasikan hingga ke bawah. Masyarakat di bawah gelisah dan resah atas tiga Peraturan Direktur BPJS tersebut,” demikian Okky Asokawati. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top