Pengawasan

Firman Subagyo: Sahkan PKPU, Kemenkumham Langgar UU

PARLEMENTARIA.COM – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Firman Subagyo menyesalkan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membuatan peraturan melarang mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif (caleg).

“Pelarangan mantan napi menjadi caleg ini sudah menjadi perdebatan panjang di Komisi II dalam rapat dengan KPU. Karena PKPU itu harus membuat peraturan sebagai penterjemahan daripada UU yang telah diundangkan,” tegas Firman Subagyo dalam diskusi PKPU Larang Eks Terpidana korupsi, Apa Kabar Elite Parpol?”, di Media Center DPR, Selasa (31/7).

Dalam UU sendiri jelas Firman, sudah tidak mengatur norma-norma yang terkait dengan masalah pelarangan terhadap hak-hak warga negara. Prinsip dasar Komisi II ketika itu adalah keadilan hukum yang harus dikedepankan karena negara ini
adalah negara hukum. Sedangkan KPU sendiri mengedepankan azas moralitas, ini tidak ketemu.

“Kalau kita bicara moralitas memang spirit semangatnya dari seluruh partai untuk pemberantasan tindak pidana korupsi itu memang semangatnya sama, harus menjadi prioritas utama 10 fraksi mengatakan bahwa seperti itu. Namun ketika kita bicara ranah hukum ada ketentuan perundang-undangan yang ditabrak maka kita bertahan karena DPR ini adalah lembaga pembuat undang-undang. Akan menjadi presiden buruk kalau DPR itu merupakan pembuat undang-undang dan menabraknya sendiri,” kata Firman.

Firman juga menyesalkan sikap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM yang mengesahkan PKPU tersebut. Karena sebelumnya menyatakan tidak setuju dengan PKPU tersebut.

“Pemerintah juga melanggar undang-undang, tidak konsisten. Padahal harusnya Kemenkumham itu harus kekeh pada pendiriannya. Kalau memang itu bertentangan dengan undang-undang maka harusnya Menkumham tidak mengesahkan,” ujar Firman.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu dengan nada yang sama mengatakan bahwa pembatasan hak-hak warga negara hanya bisa diatur dengan UU, tidak bisa dengan paraturan yang dibuat KPU, seperti UU tentang TNI dan Polri, dan UU ASN.

“Kalau semua institusi lembaga negara boleh melakukan pembatasan hak politik warga negara dan lembaga itu masing-masing mengeluarkan peraturan masing-masing yang mengacu pada UU, ini kan jadi masalah,” tegas Masinton.

Juga tampil sebagai pembicara dalam diskusi tersebut mantan napi korupsi Waode Nurhayati. Mantan politisi PAN ini mengajukan judicial review ke MA terhadap PKPU karena hak politiknya sebagai caleg dikekang oleh PKPU tersebut.

“Saya mengajukan judicial review ke MA bukan karen Waode Nurhayati ingin jadi anggota DPR semata-mata, tapi agar konstitusi kita tegak di jalan yg benar,” ujar mantan napi korupsi kasus PPID tersebut.

Dalam analisa dia, PKPU itu cacat formil. Cacatnya karena ada dua PKPU dengan nomor yang sama. Pertama diterbitkan tanggal 20 Juni 2018 dan satu lagi diterbitkan tanggal 2 Juli 2018. Keduanya ditandatangani oleh ketua KPU.

Kemudian menurut dia, PKPU itu cacat materil. Cacat materilnya adalah tidak ada cantolannya di UU Pemilu. “Itu saya rasa semua orang tahu. Anggota DPR juga tahu. Kalau dua cacat formil dan materil, maka apa yang mau dipertanggungjawablkan,” ujarnya. (chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top