Pengawasan

Fahri Hamzah Tak Temukan Kemewahan di Lapas Sukamiskin

PARLEMENTARIA.COM – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bersama anggota Komisi III DPR RI menyambangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/7/2013).

Anggota Komisi III DPR yang mendampingi Fahri, yaitu Masinton Pasaribu dan Arteria Dahlan (F-PDI Perjuangan), Agun Gunanjar Sudarsa (F-PG), Dosi Iskandar (F-NasDem), dan Muhammad Toha (F-PKB).

Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Ibnu Chuldun; Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan HAM Ajub Suratman; Kepala Administrasi Dodot Adikoeswanto; Plt. Kepala Lapas Sukamiskin Kusnali; serta jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan perwakilan warga binaan.

Kedatangannya guna melakukan pengawasan dan melihat apa yang terjadi di Lapas Sukamiskin pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK beberapa waktu lalu, yang menyeret Kepala Lapas (Kalapas) Sukamiskin Wahid Husen.

“Untuk itu, kami datang ke sini karena telah memasuki masa reses, dimana reses itu artinya rapat dan bertemu dengan masayarakat dan mengetahui secara langsung perkara-perkara yang ada di lapangan. Saya dan teman anggota Komisi III berkunjung ke sini,” ucapnya saat melakuan pertemuan dengan jajaran Kementerian Hukum dan HAM di Lapas Sukamiskin dan warga binaan lapas tersebut, khususnya napi koruptor.

Pada kesempatan tersebut, banyak dibicarakan persoalan-persoalan yang terjadi dan dampak usai OTT yang dilakukan KPK di Lapas Sukamiskin. Fahri pun mendengarkan berbagai penjelasan dari pihak Kementerian Hukum dan HAM yang hadir pada pertemuan tersebut, serta tak lupa ia pun memberikan kesempatan warga binaan untuk berbicara memberikan penjelasan mengenai apa yang terjadi. 

“Saya ingin dalam rapat ini bisa melihat secara langsung warga binaan dan mendengarkan beberapa hal yang bersangkutan apa yang sebenarnya terjadi. Negara ini harus jujur harus tebuka jangan sepihak,” kata Fahri.

Adapun warga binaan yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya diantaranya Setya Novanto, Jero Wacik, Irman Gusman, Patrialis Akbar, Lutfi Hasan Ishak, Akil Mochtar, dan lain-lain.

Mereka menjelaskan berbagai pemberitaan yang menyatakan sel atau kamar napi koruptor terlihat mewah. Mereka menegaskan, tidak semua sel tahanan mewah. Dan pemberitaan itu hanya tiga kamar yang digeledah pada saat itu, bukan semuanya dari ratusan lain sel.

“Saya ingin mengklarifikasi sel kamar-kamar yang kami tinggali. Tidak ada kemewahan, kami hanya ingin terlihat rapih dan di buat senyaman mungkin. Karena kami di sini dihukum bukan waktu yang sebentar, melainkan waktu yang cukup lama. Ada yang hukumannya enam, tujuh, belasan tahun hingga seumur hidup,” ucap perwakilan warga binaan.

Adapun permintaan lainnya yang diajukan warga binaan adalah hak untuk beribadah, hak untuk menulis, berfikir, berkreativitas, hak untuk dikunjungi, hak kesehatan, dan hak berkomunikasi.

Setelah mendengarkan secara seksama semua penjelasan, Fahri mengatakan banyak masukan yang diserap dari sejumlah kejadian yang berlangsung kemarin dan semua ini akan dibicarakan dengan Pimpinan DPR RI. Sehingga dapat mengundang Kementerian Hukum dan HAM untuk bisa rapat dan duduk bersama, dan membicarakan persoalan ini lebih jauh dan bagaimana ke depannya.

“Sekali lagi kita harus membantu memperbaiki citra dari Lapas Sukamiskin. Karenanya kami nanti akan meneruskan temuan kami ini dengan mengundang Pimpinan DPR RI dan juga Kementerian Hukun dan HAM khususnya, dan pihak terkait untuk mendalami persoalan ini supaya jangan terus menerus menjadi kampanye yang merugikan,” kata Fahri.

Sementara mengenai sejumlah barang yang disita KPK, karena dianggap barang mewah, seperti kulkas, televisi, laptop, dan lainnya, menurutnya itu tidak seharusnya seperti itu. Pasalanya, kata Fahri, kulkas tersebut digunakan warga binaan untuk menyimpan obat, karena mereka sakit.

Menurut Fahri, yang ada di Sukamiskin ini menjadi contoh jangan disalahkan, jangan fitnah, jangan bohong, jangan juga KPK mengintervensi terlalu jauh apa yang sudah baik yang dibangun di Sukamiskin ini. ‘Sekarang itu zamannya hak asasi manusia, human rights. Jadi sudah beda,” ujar Fahri.

Fahri menganggap apa yang dilakukan oleh para narapidana mengganti fasilitas yang ada di dalam selnya, sudah wajar. Karena Lapas Sukamiskin merupakan yang tertua dan sudah berumur 100 tahun (dibangun 1918, sehingga perlu pembenahan.

Fahri mencontohkan, penggantian kloset jongkok dengan kloset duduk. “Narapidana di Sukamiskin sudah ada yang berumur tua dan tidak mungkin menggunakan kloset jongkok. Namun pada kenyataannya, malah ditentang KPK,” kata Fahri.

Jadi, kata Fahri, jika orang yang mengganti kloset jongkok menjadi kloset duduk, sudah benar. Karena sekarang ini bukan lagi zaman Belanda, di mana orang masih gunakan closet jongkok.

“Kalau zaman Belanda masih memakai kloset jongkok, gak masalah. Masa hari ini tidak boleh memakai kloset duduk. Apagi kloset duduknya sudah bocor, sudah rusak, sudah ancur,” katanya.

Kemudian kehadiran puluhan saung. Menurutnya, saung-saung tersebut sangat bermanfaat bagi narapidana ketika menerima kunjungan keluarga. Meski berasal dari uang narapidana, namun saung itu sering dipakai untuk kajian, pengajian, serta diskusi antarnarapidana lainnya.

Setelah saung tersebut dibongkar, ia menilai KPK telah mengintervensi dan merampas hak asasi seseorang untuk bersosialisasi dengan tahanan lain.

“Mungkin KPK kaget kok ada pengajian, mungkin dia (KPK) mikirnya orang jahat nggak perlu pengajian, ini orang-orang koruptor nggak perlu baca buku. Itu mungkin mentalitas yang umurnya dua abad yang lalu,” kata dia.

Anggota Komisi III Masinton Pasaribu juga menyesalkan kebijakan yang pembongkaran saung-saung tersebut. “Sekarang mau dibangun tempat baru dengan angggaran sebesar itu, dari mana anggaran. Uang rakyatkan,” tanya Masinton dengan nada keras.

Fahri menimpali dan meminta Badan Anggaran DPR tidak menyetujui anggaran pembangunan tempat yang akan digunakan untuk menerima kunjungan keluarga dari warga binaan lapas tersebut. “Badan Anggaran gak usah menyetujui anggaran tersebut, Biar KPK sendiri yang membangun,” tegas Fahri.

Sementara Arteria Dahlan meminta pimpinan lapas untuk memperhatikan wargaan binaan lapas tersebut, sesuai dengan aturan. “Mereka ini masih manusia dan mereka masuk ke sini karena kilaf. Mungkin ada kilaf yang lebih besar lagi di luar,” tegas politisi muda dari PDIP itu.

Bahkan Arteria mengatakan bahwa para napi koruptor yang ada di Lapas Sukamiskin tersebut, terjerat pidana korupsi karena korban politik dan sistem yang korup.

“Mungkin diantara mereka ini karena korban politik dan karena sistem yang korup. Jadi saya titip senior-senior saya ini untuk diberlakukan dengan baik sepanjang tidak melanggar aturan yang ada,” pesan Arteria dalam pertemuan yang juga dihadiri Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat dan Plt Kepala Lapas Sukamiskin.

Usai melakukan pertemuan, tim bergegas meninjau sejumlah kamar-kamar yang di huni oleh warga binaan napi korupsi, diantaranya sel Setya Novanto, Jero Wacik, Muhammad Nazaruddin, maupun sel Bung Karno. Akan tetapi Nazaruddin tidak berada di tempat dan kamar terkunci.
Dikatakan petugas, ia sedang sholat. Jadi saat itu saya tidak sempat bertemu,” ucapnya. (chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top