Pengawasan

Fahri Hamzah Minta BPJS Kesehatan Terbuka Kepada Masyarakat

PARLEMENTARIA.COM– Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah melakukan pertemuan dengan jajaran direksi Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jalan Letjen Suprapto No.14, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (30/7).

Dalam pertemuan mendadak tersebut, wakil rakyat dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) ini membahas Implementasi Program JKN-KIS, khususnya tentang Pelayanan Kesehatan bersama pihak BPJS Kesehatan. Fahri BPJS Kesehatan Terbuka soal dilema yang dihadapi.

Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera ini diterima Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, R Maya Amiarny Rusady. Pada kesempatan itu, Fahri menggali masalah defisit yang diderita BPJS kesehatan hampir Rp 10 Triliun dalam waktu 4,5 tahun beroperasi.

Selain itu, kepada R Maya Amiarny, Fahri juga menayakan terkait aturan baru berisi tentang pembatasan pasien katarak, melahirkan bayi dengan sehat dan fisioterapi.
Saat berdialog, Fahri meminta penjelasan dari pihak BPPJS Kesehatanm terkait masalah defisit yang mencapai hampir Rp 10 Triliun tersebut.

Dirinya berharap memperoleh penjelasan secara rinci persoalan yang tengah dihadapi BPJS Kesehatan, selama 4,5 taun. “Mungkin kalau kadang-kadang rapat di komisi DPR nggak terlalu fokus, maka kesempatan ini saya mau fokus biar teman-teman media menulisnya dengan baik,” kata Fahri.

Dia mengibaratkan BPJS seperti daging dalam sandwich, dimana dibawah ada tuntutan rakyat yang sangat besar karena lahirnya Undang-Undang serta tuntutan politik, juga karena politisi-politisi yang memberi harapan besar kepada rakyat, sehingga itu terjadilah permintaam yang membludak dari yang sangat limitatif ke yang begitu besar.

“Faktanya, tax payer dari masyarakat kita begitu rendah. Artinya, kemampuan membayar itu juga relatif rendah, sementara dari atas ini terus menerus ada dinamika politik yang kadang-kadang juga terbatas, juga ketidakmampuan APBN juga untuk menyelesaikan masalah BPJS. Terjadi tekanan ditengah,” beber Fahri.

Karena itu, Fahri berniat ingin membantu BPJS untuk menjelaskan kepada publik dan kepada wartawan, kalau ada dilema itu, apa dilemanya, mana yang harus dilanggar.
Apa kita mau melanggar kemauan UU atau politik, atau dikurangi dari tuntutan yang ada di masyarakat?

“Atau sudah ditemukan satu jalan keluar melalui kompromi dari keterbatasan yang ada. Persilahkan pengelola BPJS Kesehatan menjelaskan kepada rakyat melalui media karena ini adalah kepentingan dari pihak BPJS,” jelas Fahri.

Menyikapi kunjungan pimpinan DPR Korkesra itu, Maya Amiarny merasa tersanjung dan bersedia menjabarkan permsalahan maupun program dari BPJS Kesehatan. Mulai dari persoalan defisit hingga polemkin aturan baru BPJS di masyakarat. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top