Polhukam

Yusril: Janggal Putusan MK Soal Larangan Pimpinan Parpol Ikut Calon DPD

PARLEMENTARIA.COM– Kuasa hukum Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO), Prof Dr Yusril Ihza Mahendra kembali menyampaikan pendapatnya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang pengurus partai politik (parpol) maju sebagai calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada pemilu serentak 17 April tahun depan.

Putusan MK tersebut, ungkap Yusril kepada awak media, Jumat (27/7), baru dikeluarkan dan langsung diberlakukan. Padahal, saat ini sudah memasuki tahapan pemilu 2019.

Kalau mau diberlakukan, lanjut Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut, pada pemilu berikutnya, seperti pemilu pelaksaan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) yang digelar serentak 2019.

“Jauh sebelum tahapan pemilu dilakukan, masyarakat sudah mengetahuinya. Jadi,
putusan MK tidak berlaku retroaktif, sebab putusan itu keluar setelah proses pendaftaran dan verifikasi pencalonan anggota DPD selesai,” kata Yusril.

Dijelaskan, verifikasi pencalonan anggota DPD berakhir 19 Juli, sedangkan putusan MK keluar 23 Juli. Karena itu, putusan MK tak bisa menganulir para pengurus parpol yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon senator.

“Proses pendaftaran bakal calon anggota DPD yang sudah selesai seminggu sebelum tanggal dibacakannya putusan MK, tidaklah menyebabkan proses pendaftaran yang telah dilakukan oleh fungsionaris parpol gugur dengan sendirinya.”

Anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid I tersebut menilai, putusan MK terkait larangan pimpinan parpol ikut Pileg itu janggal sebab mengeluarkan norma hukum baru.

Karena itu, dalam putusan tersebut disebutkan permintaan KPU agar memberi syarat baru berupa pernyataan pengunduran diri dari kepengurusan parpol bagi fungsionaris parpol yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD.

“MK hanya berwenang memutuskan apakah norma undang-undang yang diuji bertentangan atau tidak dengan konstitusi. MK tak dapat memberikan perintah atau arahan kepada suatu lembaga,” kata Yusril.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komite I DPD, Benny Rhamdani menilai, putusan MK No: 30/PUU-XVI/2018 yang menguji Pasal 182 huruf l UU No: 7/2017 tentang Pemilu, berbau politis dan terkandung target-target politik.

Dikatakan Benny, hal itu tergambar dari putusan yang dikeluarkan MK menjelang masa akhir pendaftaran anggota DPD. Putusan itu dianggapnya menghambat hak setiap warga negara untuk mencalonkan diri.

“Ini putusan yang sangat cepat karena MK sedang menangani banyak perkara, yang harusnya menjadi prioritas untuk diselesaikan. Putusan MK itu dikeluarkan last minutes di mana warga negara Indonesia yang mencalonkan diri ke DPD itu hanya tinggal satu hari ditetapkan KPU secara finally, calon tetap,” ujar Benny.

Dia menilai, putusan itu menjadi ancaman serius, sebab menghilangkan hak politik dari warga negara. Putusan itu berpotensi menimbulkan benturan keras dengan aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya.

“Jadi, tidak sekadar ancaman yang sangat berbahaya untuk menghilangkan hak politik warga negara yang diatur UUD 1945 tetapi juga putusan MK melahirkan benturan yang sangat keras dengan aturan yang sudah dikeluarkan PKPU.”

Karena itu, dia meyakini, putusan MK itu disusupi kepentingan politik tertentu yang kemudian menetapkan target politik sesuai skenario politik mereka. “Saya sesalkan lembaga terhormat seperti MK diisi orang yang punya kepentingan politik dan menyelundupkan kepentingan politiknya dalam putusan hukum.”

“Ya, target politiknya untuk menjegal orang-orang yang hari ini ada di pengurusan partai, kemudian digagalkan untuk tidak maju ke DPD. Sementara jika pengurus partai tersebut memindahkan pencalonannya untuk ke DPR ini pun sudah sangat terkunci,” demikian Benny Rhamdani. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top