Polhukam

Fraksi PKS DPR RI Minta Kembalikan Hak Rakyat Atas Air

PARLEMENTARIA.COM– Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI kembali menggelar diskusi publik menyangkut kedaulatan negara dan hajat hidup rakyat di ruang pertemuan Fraksi PKS DPR RI, Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/7).

Kali ini diskusi mengangkat persoalan tentang Revisi UU Sumber Daya Air (SDA). Fraksi PKS sengaja mengangkat topik ini karena sedang memasuki tahap-tahap krusial dalam pembahasannya di DPR.

Selain itu, kata Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, RUU ini menyangkut hajat hidup rakyat dan penguasan negara terhadap SDA sebagaimana amanat UUD 1945

“Kami ingin memastikan hak rakyat atas SDA yang kini dirasakan semakin sulit. Air menjadi barang mahal karena diperdagangkan. Melalui RUU ini, kami di PKS berjuang agar air sebesar-besar untuk kepentingan rakyat sebagaimana amanat Konstitusi Negara Pasal 33,” kata Jazuli.

Fraksi PKS, kata Jazuli, ingin memastikan seberapa besar kedaulatan negara atas sumber daya yang sangat krusial bagi kehidupan rakyat tersebut.

“Jika berdaulat, mengapa air semakin komersil. sementara rakyat semakin sulit air? Ini yang akan kita reformasi bersama melalui Revisi UU SDA ini,” kata anggota Komisi I DPR RI ini.

Amanat revisi UU ini sejatinya merupakan konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Februari lalu yang membatalkan UU SDA No: 7/2004 karena UU itu sarat akan komersialisasi dan berpotensi menghilangkan kewenangan Negara dalam mengelola air.

“Tidak boleh terlalu lama ada kekosongan hukum dalam pengelolaan air. Hal ini bisa menjadi pintu masuk pemodal besar dan perusahaan swasta menguasai sumber-sumber air di Indonesia.”

Ditegaskan anggota DPR Dapil Banten ini, upaya ini adalah bagian dari ‘Jihad Konstitusi’ Fraksi PKS untuk mengokohkan implementasi dan manifestasi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasa oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Hadir dalam Diskusi Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono, Nurhasan Zaidi (Kapoksi V FPKS DPR RI), Hasim DEA (Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional 2009-2014) dan Tribudi Utama (Ketua Transformasi Cita Infrastruktur / Ketua Presidium Asosiasi Komunitas Sungai Yogyakarta). Diskusi dibuka Wakil Ketua Fraksi, *Ledia Amalia Hanifa*.

Dalam sambutannya Ledia menyoroti realitas sulit dan mahalnya akses rakyat atas air untuk berbagai keperluan hidup. Realitasnya, rakyat harus beli air minum, irigasi, bahkan untuk mandi. Harga dan biayanya pun naik terus dan Pemerintah tak mampu membendungnya.

Padahal tanah Indonesia sangat kaya akan air. “Kita bukan sebagian negara Afrika yang miskin air. Bahkan, orang tua kita tak perlu bersusah payah membeli air. Kini, mayoritas air tanah tak lagi layak diminum,” kata Ledia.

Di sinilah, pentingnya kita memastikan penguasaan Negara atas SDA. “Yang terlanjur salah kelola kita koreksi dan kita atur lebih kuat agar penguasaan SDA sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan dikuasai pemodal, bahkan swasta asing. Akibatnya, rakyat terbatas bahkan sulit mengakses air.”

Menteri PUPR mengapresiasi acara Diskusi Fraksi PKS dan berjanji akan membawa (saran dan hasilnya) pada rapat pembahasan RUU SDA. Dia mendukung revisi UU SDA segera diselesaikan DPR bersama Pemerintah.

Dia juga mendukung apa yang disuarakan PKS agar pembahasan memprioritaskan pengelolaan air untuk kebutuhan rakyat. “Pemerintah komitmen terhadap pelaksanaan amanat Putusan MK tentang pengelolaan air ini agar diarahkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” demikian Basoeki Hadimoeljono. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top