Polhukam

Dideklarasikan #MasJOKO untuk Jokowi

PARLEMENTARIA.COM – Menjelang Pilpres 2019, akan terus muncul kelompok masyarakat yang mendeklarasikan dukungannya kepada calon presiden (capres) tertentu.

Seperti Gerakan Intelektual Pro Marhaenis atau #MasJOKO, dideklarasikan di Jakarta, Senin (16/7/2018). Sebagai Pembina #MasJOKO adalah Sukmawati Soekarnoputri.

“Gerakan #MasJOKO ini untuk mengantar Joko Widodo menjabat kembali menjadi presiden 2019-2024. Kami melawan informasi hoax di pesta demokrasi ini,” kata Julia Bea Kurniawaty yang membacakan deklarasi tersebut.

Kamu bisa mendapatkan 100 juta per hari dengan teknik ini
Dipaparkannya, ribuan informasi terkait kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) silih berganti masuk ke ruang publik setiap hari, baik melalui aplikasi Percakapan, media sosial, media arus utama serta media lainnya.

“Namun sebagian informasi yang menyebar dan sampai kepada masyarakat itu merupakan informasi yang tidak didasari pada data dan fakta maupun dalam bentuk berita bohong (Fake News),” ujarnya.

Dia meyakini, penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di ruang publik ini pun akan semakin ramai menjelas Pileg dan Pilpres 2019, terlebih informasi yang berlatarbelakang kepentingan politik.

“Para politisi dipastikan akan meningkatkan penyebaran informasi yang tentu cenderung lebih mengutamakan kepentingan dirinya sendiri maupun kelompoknya, baik untuk menaikkan elektabilitas capres, cawapres Calon caleg maupun elektabilitas Parpol masing-masing,” jelasnya.

“Disinilah peran #MasJOKO untuk kembali meluruskan informasi-informasi subjektif yang terlanjur sudah tersebar di ruang publik. Sehingga msyarakat pun dapat menilai kinerja pemerintahan Jokowi-JK secara objektif, sekaligus meningkatkan pola pikir kritis pada seluruh lapisan masyarakat,” ulasnya.

Adapun langkah yang akan dilakukan #MasJOKO untuk meningkatkan pola pikir kritis pada masyarakat, dengan secara berkala menggelar “Diskusi Publik” berbasis Data dan Fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Diskusi akan menghadirkan nara sumber dari pihak pemerintah, kelompok masyarakat serta institusi non pemerintah terkait topik diskusi yang dibahas. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top