PARLEMENTARIA.COM– Ketua Fraksi Partai Keadilan (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini mengingatkan pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) waspada serta tidak menganggap enteng anjloknya nilai rupiah yang menyentuh angka 14.391 per satu dolar AS.
Kewaspadaan tersebut, ungkap Jazuli menjawab Parlementaria.com di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/7) siang, sangat penting untuk menjaga agar terpuruknya nilai tukar rupiah tidak berimbas parah kepada kondisi ekonomi masyarakat serta menjamin agar subsidi negara kepada rakyat miskin tetap terjaga.
“Pemerintah tidak boleh lagi menganggap enteng pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini seperti melalui pernyataan para pembantu Presiden Jokowi. Pemerintah seharusnya menunjukkan kewaspadaan yang mendalam.
“Pemerintah harus memastikan setiap pengeluaran yang terkait kurs dalam kondisi terkendali. Apalagi asumsi kurs dalam APBN 2018 masih dipertahankan Rp. 13.400,” kata politisi senior Partai berlambang padi dan kapas tersebut.
Anggota Komisi I DPR RI ini merasa perlu mewarning pemerintah karena kondisi asumsi dan realitas pelemahan rupiah bisa dipastikan akan berdampak terhadap belanja subsidi BBM, listrikdan pembayaran pokok maupun bunga utang yang semakin menumpuk. Jika tidak ditangani secara hati-hati, bahaya krisis ekonomi akan siap mengancam,” tandas Jazuli.
Yang paling penting harus dijaga Pemerintah, kata laki-laki kelahiran Bekasi tersebut, adalah stabilitas ekonomi masyarakat. Pemerintah harus hati-hati dan mengantisipasi setiap kebijakan terkait dengan harga, diantaranya menaikan harga BBM, tarif tol dan harga pangan. Semuanya akan bermuara kepada daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Sayangnya, lanjut wakil rakyat Dapil Provinsi Banten III tersebut, kebijakan Pemerintah terkait hal itu tidak menunjukkan keberpihakan langsung kepada masyarakat karena faktanya pemerintah menaikan harga BBM bersamaan dengan kelangkaan premium di berbagai daerah, menaikkan tarif tol dan harga pangan. “Padahal semuanya semakin membebani masyarakat,” kata dia.
Perlu Kebijakan Yang Tepat
Seperti diberitakan banyak media, pelemahan rupiah terjadi akibat Kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve (The Fed) sedang tidak bersahabat dengan banyak negara berkembang di dunia, termasuk Indonesia. Hingga akhir 2018 The FED berencana untuk menaikkan suku bunganya hingga empat kali.
Terkait halitu, Jazuli mendorong Bank Indonesia (BI) untuk mengeluarkan kebijakan moneter dan intervensi pasar yang efektif dan tepat sasaran. “BI telah mengeluarkan kebijakan preventive, front loading dan ahead the curve dengan menaikkan suku bunga acuan 50 bps Mei lalu. Selain itu, BI juga diharapkan tetap berada di pasar dan melakukan intervensi di pasar obligasi dan valas.
“BI harus punya timing yang lebih cermat, tepat dan dan cepat, karena BI tidak selalu berada di pasar dalam setiap titik dan waktu. BI harus memastikan bahwa jangan sampai kecepatan pelemahan melebihi kecepatan intervensi BI,” saran dia.
Tetapi, lanjut Jazuli, perlu diingat pelemahan rupiah tidak semata-mata disebabkan oleh faktor eksternal kenaikan suku bunga The Fed, tetapi disumbang juga oleh faktor internal yaitu kinerja perekonomian nasional. Salah satunya adalah kondisi current account barang dan jasa menjadi salah satu pemicu pelemahan rupiah.
“Tren defisit neraca perdagangan yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan tersebut akan meningkatkan kebutuhan pembelian terhadap mata uang dolar AS lebih tinggi, dibandingkan dengan rupiah. Solusinya Pemerintah harus meningkatkan ekspor non migas sehingga bisa membantu memperkuat posisi rupiah.”
Karena itu, BI tidak bisa sendiri dalam menjaga dampak yang ditimbulkan dari pelemahan rupiah saat ini. Perlu ada bauran kebijakan monter dan fiskal (Policy Mix) oleh regulator yang tepat. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter perlu terus dimaksimalkan dalam rangka menjaga neraca pembayaran, cadangan devisa, defisit dan inflasi. (art)
