Polhukam

Bekas Nara Pidana Korupsi Dilarang Jadi Caleg Pemilu 2019

PARLEMENTARIA.COM– Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi melarang bekas narapidana kasus korupsi mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Ketua KPU Pusat, Arief Budiman seperti ditulis laman KPU Pusat, menetapkan Peraturan KPU (PKPU) No: 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten atau kota, Sabtu (30/6).

Poin larangan itu tertera pada Pasal 7 Ayat 1 huruf h yang bunyinya “Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.”

Dengan ditetapkannya peraturan ini, ketentuan tentang larangan bekas pelaku korupsi mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran bakal caleg mendatang. Pendaftaran caleg anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota untuk Pemilu mendatang 4-17 Juli 2018.

Sebelumnya PKPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif ini sempat menjadi polemik mengenai larangan mantan narapidana kasus korupsi mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019 yang diinisiasi KPU, mendapatkan sejumlah penolakan dari berbagai pihak termasuk parpol.

Penolakan dari pemerintah, Komisi II DPR RI, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) itu datang lantaran pengundangan PKPU dianggap bertentangan dengan Undang-Undang No: 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

Draft PKPU yang memuat soal larangan mantan koruptor ikut serta sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019 ini, juga sempat mandek di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan akhirnya dikembalikan kepada KPU. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top