Pengawasan

Muqowam: Sulit Dibuktikan Pidana Money Politic Dalam Pilkada 2018

PARLEMENTARIA.COM– Secara umum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang digelar di 17 Provinsi, 39 Kota dan 113 Kabupaten, Rabu (27/6) berjalan lancar, aman dan tertib.

Ketua Komite I DPD RI, Akhmad Muqowam dalam keterangan kepada Parlementaria.com, Jumat (29/6) mengatakan, dari 115 kabupaten yang direncanakan, karena pertimbangan keamanan dan kesiapan logistik dua kabupaten pelaksanaannya terpaksa ditunda yakni Kabupaten Nduga dan Kabupatan Paniai.

Karena itu, kata dia, DPD RI mengapresiasi kerja penyelenggara Pilkada serentak 2018 yakni KPUD, Bawaslu Daerah, jajaran Pemerintah Daerah, aparat keamanan penegak hukum (POLRI dan TNI), masyarakat yang telah menyelenggarakan dan mensukseskan pesta demokrasi tersebut.

Secara prosedural, kata politisi senior ini, ada peningkatan kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 yang dilakukan baik dalam Tahap Persiapan maupun pada Tahap Penyelenggaraan.

“Berbagai persoalan yang terjadi pada Pelaksanaan Pilkada Serentak sebelumnya relatif makin berkurang. Itu ditandai mulai kesiapan regulasi dari KPU dan Bawaslu, anggaran, tersedianya data Pemilih, kesiapan personil di TPS dan ketercukupan logistik Pilkada,” kata senator dari Dapil Provinsi Jawa Tengah ini.

Namun, kata Ketua Komisi V DPR RI 2004-2009 ini, di tengah peningkatan kesiapan Pilkada Serentak 2018, masih terdapat beberapa persoalan yang terus menerus harus mendapat perhatian dalam setiap pemilihan seperti akurasi data pemilih yang belum optimal karena belum padunya Sistem Manajemen Kependudukan (E-KTP) Pemerintah Daerah dengan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) milik KPU.

Akibatnya, ungkap laki-laki kelahiran Salatiga, 1 Desember 1960 tersebut, masih banyak ditemukan data invalid (nama, kode wilayah kecamatan, NIK atau tanggal lahir dan alamat yang tidak sinkron dengan data sebenarnya) seperti yang terjadi di Kabupaten Semarang.

Kasus lain, terdaftarnya Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo dalam Pilgub Jateng 2018, padahal yang bersangkutan telah berpindah ke Jakarta. Dua kasus ini menunjukan belum optimalnya pemutahiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU dan belumm optimalnya koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), kata Muqowam, juga masih ditemukan dalam Pilkada Serentak 2018. Netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada Serentak telah diatur melalui UU No: 5/2004 tentang ASN dan UU No: 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Malah pasal 70 ayat (1) huruf a dan b UU No: 8/2015 tentang Pilkada, secara tegas melarang ASN yang terlibat dalam pemenangan calon dalam Pilkada.

Lebih jauh dikatakan, walau regulasi berkaitan dengan pidana money politic sudah jelas dalam UU, tetapi dalam implementasi dilapangan sangat sulit dibuktikan. Selain itu, logistik masih terlambat disalurkan pada daerah terpencil, terbelakang dan terluar seperti daerah kepulauan dan pegunungan.

DPD RI, kata Muqowam, masih menemukan ketidaknetralan penyelenggara Pilkada, seperti yang terjadi dalam kasus Kabupaten Puncak dan Paniai, Provinsi Papua. Sedangkan calon tunggal untuk Pilkada 2018 meningkat.

Ada 16 daerah terdapat calon tunggal yakni Kabupaten Puncak, Wamena, Membramo Tengah, Deli Serdang, Padang Lawas, Lebak, Tangerang, Pasuruan, Tapin, Minahasa Utara, Mamasa, Bone, Enrekang, Kota Tangerang, Kota Prabumulih dan Kota Makassar.
Padahal pada Pilkada sebelumnya hanya sembilan 9 daerah.

Hal ini, kata Muqowam, tentu menjadi preseden negatif bagi penyelenggaraan Demokrasi di Daerah, ditambah lagi dengan minimnya calon perseorangan yang maju dalam Pilkada 2018 yaitu 83 Paslon Perseorangan berbanding dengan 437 Paslon Parpol dari 520 Paslon.

Dikatakan, Pilkada Serentak 2018 merupakan gambaran terkini atas Pelaksanaan Pilkada langsung. Dalam 13 tahun terakhir (2005-2018) telah digelar Pilkada langsung di 1568 daerah.

“Dalam beberapa hal Pilkada langsung memiliki sisi kelemahan terutama berkaitan dengan biaya politik yang besar, mencuatnya isu komunal dan kedaerahan, konfilk sosial dan tergerusnya rasa persatuan dalam masyarakat (beda pilihan dalam Pilkada). “Biaya Politik yang besar telah mengakibatkan banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi,” kata dia.

Menurut Muqowam, Pilkada serentak harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi bagi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah agar pelaksanaan pemilihan bisa berlangsung secara efektif dan efisien.

“Hal ini juga harus dibarengi dengan peningkatan dan penyiapan SDM penyelengara agar tidak terjadi gab antara teknologi yang digunakan dengan penyelenggara di lapangan kedepan,” kata lulusan Fisip Universitas Diponegoro ini.

Terkait dengan itu, Muqoqam meminta semua pihak terutama Pemerintah Pusat dan Daerah serta Penyelenggara Pemilu untuk mulai mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Serentak beirkutnya dan Pilkada Serentak Nasional 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DPD RI berpandangan, Pemilihan Kepala Daerah sebagai bagian dari rezim pemilu yang diselenggarakan oleh penyelenggara Pemilu mulai tingkat Pusat sampai Daerah dengan anggaran yang dibebankan kepada Daerah (APBD).

Hal ini berdampak pada politisasi anggaran untuk kepentingan dan tujuan tertentu yang berkaitan dengan konstentan Pilkada. Dengan demikian maka anggaran pilkada dibebankan dari APBN agar tidak dipolitisasi dan kepentingan politik kontestan pilkada.

Pilkada Serentak 2018 sesungguhnya masih sangat menitikberatkan pada demokrasi kuantitas dan prosedural, belum mengedepankan pada aspek demokrasi kualitas dan substansial.

Itu terlihat dari pelaksanaan pilkada serentak yang masih menyibukan diri dalam persoalan prosedural, belum pada hal substansial bagaimana calon kepala daerah mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat.

“Banyak kasus diketemukan Pilkada menghasilkan kepala daerah yang lemah dalam kepemimpinan politik lokal, ketrampilan atau skill dalam tata kelola pemerintahan daerah dan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan melalui praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berkaitan dengan temuan DPD RI dalam Pilkada serentak tempo hari, kata Muqowam, DPD RI mendorong peningkatkan koordinasi dan integrasi, berkaitan data kependudukan (sistem e-KTP) dalam kepentingan menghasilkan Data Potensial Pemilih, sebagai dasar penyusunan DPT Pilkada Serentak menjadi kebutuhan kedpan agar persoalan Validitas Daftar Pemilih mampu bisa terjamin.

DPD RI juga berpandangan, perlunya Penegakan Sanksi yang Tegas bagi ASN dan jajaran birokrasi yang terlibat pelanggaran. Selain itu fungsi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan manajamen kepegawaian ASN yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), khususnya terkait dengan pengangkatan dalam jabatan, promosi dan mutasi perlu diperkuat kembali.

DPD RI juga mendorong Bawaslu dengan kewenangan yang dimiliki bisa bekerja maksimal agar ada efek jera para pelaku money politic. Dan, meminta penyelenggara serta Pemerintah Daerah memberlakukan treatment khusus bagi daerah-daerah pedalaman dan terluar dengan menyediakan sarana dan prasarana khusus, anggaran khusus, penjadwalan khusus, dan pengaturan khusus.

DPD RI juga meminta agar diterapkan sanksi tegas terhadap penyelenggara yang terbukti tidak netral dan melakukan pengawasan dan pembinaan secara berjenjang. Sedangkan parpol didorong meningkatkan sistem pengkaderan secara internal agar melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang berkompeten dan berintegritas serta perlu ruang lebih luas terhadap calon perseorangan untuk maju dalam Pilkada.

Berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada langsung yang menyisakan beberapa kelemahan seperti biaya politik mahal, terbukanya konflik sosial, dan tergerusnya rasa persatuan dimasyarakat, DPD RI akan melakukan kajian yang mendalam mengenai arah dan kebijakan pemilihan kepala daerah kedepan dengan mempertimbangkan perlunya ruang pengintegrasian konsep otonomi daerah dengan sistem pemilihan kepala daerah.

Pihaknya memandang perlu mencarikan solusi alternatif bagi pilihan model demokrasi yang ada saat ini. Karena itu, DPD RI mengajak semua pihak untuk mendorong demokrasi menuju jalan yang lebih baik, Kepala Daerah terpilih kedepan harus selalu membangun ikatan kuat dengan rakyatnya.

“Inilah substansi yang paling penting dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Sangat dzolim bagi Pimpinan Daerah (Gubernur, Bupati dan Wali kota) apabila ingkar terhadap janji dan mandat rakyatnya. DPD RI berharap kedepan harus ada relasi yang kuat antara pemilihan kepala daerah dengan lahirnya pemimpin daerah yang baik, jujur, dipercaya dan cakap untuk mengemban amanah membawa masyarakat daerah yang sejahtera,” demikian Akhmad Muqowam. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top