Polhukam

Aparat Tak Bisa Atasi Aksi Radilaisme Tanpa Bantuan Masyarakat

PARLEMENTARIA.COM – Aksi terorisme dan radikalisme muncul, karena ketidakadilan negara adidaya Amerika Serikat di Timur Tengah antara Israel dan Palistina. Negeri ‘Paman Sam’ itu selalu memberikan keleluasaan terhadap Israel.

“Sementara, Palistina sebagai negara berdaulat dan merdeka tidak pernah mendapat dukungan Amerika,” kata Kanit 3.2 Sosbud Baintelkam Polri, AKBP Suwandi saat berbicara dalam diskusi bertema “Peran Serta Serikat Pekerja Dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Menangkal Radikalisme di Negara Kesatuan Republik Indonesia” di bilangan Rawamangun, Jakarta, belum lama ini.

Diskusi juga menghadirkan R. Abdullah wakil Presiden KSPSI, Nurdin Singa Dimeja Ketua tekstil Sandang Kulit (TSK) KSPSI, Iwan Patar ketua FSPTD DKI jakarta, Riden Juminan (Ketua PC FSPTD DKI Jakarta), Akhmad Astamar (Wakil Presiden KSPSI bidang Organisasi), dan Ahmad Hidayat (Setum FSPTD KSPSI).

Akibat ketidakadilan lah, lanjut Suwandi, yang memicu terjadinya peristiwa bom Bali I dan II, yang sasaran orang asing asal negara sekutu Amerika.

“Bahkan, saat ini teroris sasaran aparat Kepolisian karena dianggap bahwa Polisi memburu dan menangkap teroris dan jaringanya,” ungkapnya.

Soal kenapa radikalisme dan terorisme tumbuh di Indonesia, menurut Suwandi karena Undang-Undang pemberantasan terorisme yang sebelum direvisi, kurang tegas.

Dalam UU lama itu, dimana Polisi bisa melakukan penangkapan ketika seseorang telah melakukan perbuatan dan ditemukan barang bukti.

“Tapi mudah-mudahan dengan telah disetujuinya pembahasan RUU Antiterorisme menjadi UU akan membantu Kepolisian menangkap orang yang diindikasikan sebagai jaringan teroris,” harapnya.

Namun, Suwandi juga berharap untuk mencegah dan menindak tegas jaringan teroris peran masyarakat dapat melaporkan bila melihat orang yang dicurigai tinggal dilingkunganya.

“Aparat tidak bisa bekerja sendiri, dan menghimbau masyarakat peduli akan keamanan kususnya pencegahan terhadap tindakan Radikalisme dan terorisme,” ucapnya penuh harap.

Sementara Abdullah menyebutkan kalau radikalisme adalah trend baru, ditengah budaya bangsa Indonesia yang lebih mengedepankan etika dan sopan santun.

“Kita sadar betul, semenjak mendeklarikan diri masyarakat demokratis dari aspek Ipoleksosbud cenderung liberal yang pertama ekonomi kita sangat liberal pendekatan Pancasila menganut paham,” ujarnya. (chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top