Polhukam

Sebagai Pengawal Bangsa dan Negara, Prabowo Minta TNI, Polri Netral

PARLEMENTARIA.COM– Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto mengingatkan agar aparat TNI, Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) netral dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

Hal itu dikatakan Prabowo kepada sejumlah awak media ketika menjadi tamu Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan di rumah Dinas pejabat tinggi negara di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (25/6).

Dalam pertemuan tersebut tampak hadir Sekjen DPP PAN, Yandri Susanto, Ketua Fraksi PAN DPR RI, Mulfahri Harahap serta Wakil Ketua MPR RI yang juga Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Dikatakan Prabowo, TNI harus kuat. Polri harus profesional dan demikian pula Aparatur Sipin Negara (ASN) menjalankan tugas apa yang menjadi kewajiban. Sedangkan partai politik (parpol) menjadi pemegang saham utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena melalui partai politik apa yang menjadi aspirasi rakyat disalurkan.

“Karena kita adalah stakeholder, parpol adalah alat yang digunakan dan dibutuhkan oleh rakyat supaya rakyat menyalurkan aspirasi dan harapan-harapannya. TNI dan Polri yang mengamankan apa yang menjadi aspirasi. Karena itu, lembaga atau institusi itu harus netral,” kata Prabowo.

Menurut mantan Danjen Kopassus ini, pelaksanaan Pilkada serentak yang digelar Rabu (27/6) merupakan wujud paling penting dari demokrasi. Bagi dia, demokrasi adalah sistem bernegara yang terbaik dari yang ada sepanjang sejarah peradaban manusia.

“Soalnya, dengan sistem demokrasi memungkinkan ada koreksi. Dan, dengan cara demokrasi pula, pergantian pimpinan terjadi secara damai. Dengan asas demokrasi, anak bangsa hanya boleh memimpin dan memerintah atas izin rakyat. Pemimpin dan tidak bisa memerintah sekehendak hati, apalagi kendendak dari asing,” lanjut Prabowo.

Ditambahkan mantan Pangkostrad ini, seorang pemimpin tak boleh memimpin dan memerintah dengan mandat yang tak murni dari rakyat. Sebab ketika tak ada mandat dari rakyat berarti tidak ada legitimasi.

“Tak legitimate atau yang memerintah tidak punya wibawa. Akibatnya apa? Akibatnya jelas, keputusan-keputusan pemimpin, keputusan pemerintah dan kebijaksanaannya tak akan dapat dijalankan,” jelas Prabowo.

ih jauh dikatakan Prabowo, rakyat Indonesia yang jumlahnya banyak tak bisa diperintah apalagi dengan kekerasan, ketakutan dan intimidasi. Rakyat 260 juta jiwa menurut Prabowo, tidak bisa diatur tanpa ada suasana yang memungkinkan adanya diskursus, perbedaan, pendapat, debat dan musyawarah.

“Itu yang kita kehendaki. Itu budaya bangsa kita. Ganti-ganti pimpinan kita anggap sebagai hal biasa dan lumrah. Mengganti nakhoda mengganti pilot itu biasa. Kita tidak mencari musuh dan tidak boleh pula ada permusuhan,” kata putra anggota Kabinet Repelita pimpinan Soeharto tersebut.

Untuk itu, Prabowo mengingatkan kembali agar juniornya di TNI ataupun personel Polri bisa menjaga sikap agar netral. “Saya berharap dan kita imbau sahabat-sahabat saya, adik-adik saya masih aktif di jajaran Polri maupun TNI. Mohonlah saudara-saudara adalah bayangkari negara milik seluruh rakyat Indonesia,” kata Prabowo.

Bagi dia, TNI dan Polri yang merupakan lembaga begitu penting justru membela salah satu pihak. “Kepolisian negara kebanggaan kita semua. TNI kebanggaan kita semua. Di sini kita butuh polisi kuat dan hebat. Tentara kuat dan hebat. Intelijen yang juga kuat dan hebat,” ujar Prabowo.

Ia menambahkan, bila Gerindra dan PAN serta mungkin mitra-mitra lain dapat kepercayaan memimpin negara ini, aparat negara akan dibuat kuat dan hebat. “Tentara yang kuat dan hebat. Intelijen yang kuat dan hebat. Itu yang kira harapkan. Saya percaya bahwa di ujungnya tak akan bisa ada yang melawan kehendak rakyat. Ujungnya akan menang,” demikian Prabowo Sunianto. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top