Pengawasan

IPW: Tito Perlu Kembali Tegaskan Sikap Polri Netral Dalam Pilkada 2018

PARLEMENTARIA.COM– Kekhawatiran banyak pihak tentang ketidak netralan anggota polri dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang digelar di 171 kabupaten/kota mulai dirasakan.

Selain adanya perwira tinggi polisi yang memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon di Maluku, Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mengungkapkan ketidak netralan pemerintah termasuk jajaran kepolisian dalam pelaksanaan Pilkada ini.

Preisden pilihan rakyat 2004-2009 dan 2009-2014 itu kepada awak media pada kampanye akbar pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6) mengatakan, manuver oknum institusi sudah terjadi dan kini menjadi antipasi pihaknya.

SBY mengatakan, pihaknya mengantisipasi manuver ketidaknetralan aparat pemerintah yaitu Badan Intelejen Negara (BIN), Polri dan TNI di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018.

SBY berharap elemen-elemen tersebut bisa netral. “Harapan saya, Negara, Pemerintah, BIN, Polri dan TNI netral. Sepuluh tahun saya memerintah, doktrin saya BIN, TNI dan Polri harus netral meski kala itu saya capres 2009,” kata dia.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria.com, Minggu (24/6) mengatakan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian perlu kembali menegaskan sikap Polri yang independen di Pilkada 2018.

Sebab, kata Neta, beberapa hari menjelang pelaksanaan pilkada laporan ketidaknetralan anggota kepolisian terus bermunculan. Meski sudah ada pejabat kepolisian yang dicopot dari jabatannya akibat mengkampanyekan paslon tertentu, tapi aksi ketidaknetralan polisi di berbagai daerah masih saja terjadi.

IPW mencatat, Jumat (22/6) warga Tapanuli Utara, Sumatera Utara melakukan aksi ke DPRD dan ke Polres setempat. Massa menuntut Kapolres segera mengundurkan diri karena dinilai tidak konsisten dan tidak mampu menjaga netralitas kepolisian di Pilkada 2018 di daerah itu.

Apalagi ada oknum anggota DPR ikut-ikutan mempengaruhi ketidaknetralan tersebut. Akibat ketidaknetralan polisi ini, warga Tapanuli Utara khawatir terjadi konflik di daerahnya.

Padahal, lanjut Neta, warga berharap Pilkada 2018 bisa berjalan lancar dan aman tanpa keberpihakan oknum-oknum kepolisian pada Paslon tertentu. “Warga justru berharap polisi mumpuni dalam menjaga proses demokratisasi di daerah itu,” kata Neta.

Lebih jauh dikatakan, dengan situasi panas ini, Mabes Polri lewat Satgas Nusantara perlu segera turun ke Tapanuli Utara agar tidak terjadi konflik di daerah itu.

Tak hanya di Tapanuli Utara, di Kepulauan Riau (Kepri) juga muncul masalah. Pertemuan Wakapolda Kepri Brigjen Yan Fitri dengan Ketua DPW PDIP dan tim sukses Paslon tertentu di Kedai Kopi BT 10 Tanjungpinang.

“Pertemuan itu memunculkan berbagai spekulasi tentang ketidaknetralan polisi di Pilkada 2018. Untuk itu Wakapolda perlu menjelaskan pertemuan itu secara transparan agar pilkada di daerah ini berjalan aman tanpa konflik.”

Isu ketidaknetralan polisi di Pilkada 2018 telah membuat panas situasi di sejumlah daerah. Jajaran TNI dan kalangan kepolisian yang setia menjaga netralitas institusinya mengkhawatirkan situasi ini.

Ketidaknetralan polisi ini bukan yang pertama. Di pilpres 2009 ketidaknetralan polisi sempat marak. Sejumlah kaos partai politik sempat ditemukan di sejumlah Polsek dan polres. IPW berharap kasus ini tidak terulang lagi, apalagi Mabes Polri sudah membentuk Satgas Nusantara untuk menjaga pilkada 2018 yang aman, damai, dan lancar.

Namun, masih saja banyak oknum oknum polisi yang bermain dan tidak netral sehingga menimbulkan ancaman konflik di pilkada 2018. “Untuk menertibkan ulah oknum-oknum ini dan untuk menciptakan pilkada 2018 yang damai, Kapolri perlu kembali menekankan netralitas kepolisian dan segera menindak anggota polisi yang berpihak pada Paslon tertentu,” demikian Neta S Pane. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top