Polhukam

Muzani: Penggalangan Dana Perjuangan Bantu Materi Dan Perkuat Kebersamaan

PARLEMENTARIA.COM– Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Muzani membenarkan dana partai berlambang ‘Burung Garuda’ tersebut terbatas untuk perjuangan politik.

Karena itu, langkah menggalang dana yang diluncurkan Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto melalui masyarakat diharapkan tidak hanya bisa membantu dari sisi materi semata tetapi juga dapat memperkuat kebersamaan.

“Jujur saja, perjuangan yang besar dan berat memerlukan dana besar. Dan, kemampuan kami untuk membiayai perjuangan ini terbatas. Sumber dana kami juga terbatas sementara biaya politik yang harus kami tanggung tidak kecil,” kata Muzani menjawab awak media di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/6).

Dikatakan Muzani, karena dana politik yang besar ini membuat Gerindra harus melakukan penggalangan dana perjuangan. Penggalangan dana ini bisa bersumber dari internal Gerindra dan pihak yang bersimpati kepada perjuangan partai dengan jumlah menurut kerelaan.

Kalau jumlahnya, kata Muzani, tergantung kepada kerelaan pemberi. “Kami tentu saja menerima dari paling kecil sampai ke paling besar. Dana itu bakal kami gunakan untuk perjuangan politik,” kata Muzani.

Wakil rakyat dari Dapil Provinsi Lampung tersebut menghitung kebutuhan biaya politik ke depan. Misalnya untuk saksi, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) saja bisa 900.000,- Bila satu TPS dua petugas berarti 1.800.000 orang.

“Itu berarti harus ada penggalangan, pelatihan, pergerakan saksi-saksi dan pengamanan. Semuanya itu memerlukan biaya. 1800 Itu bukan angka kecil ya kalau kami hitung setiap langkahnya itu sekian rupiah. Belum pembiayaan lainnya untuk kebutuhan lainnya,” kata Muzani.

Muzani meyakini, pembengkakan biaya memang ada pada saksi yang kenaikannya diperkirakan hingga 50 persen. Karenanya, penggalangan ini bisa dilakukan dengan baik. Apalagi pemilih Gerindra 2014 saja ada 14 juta orang.

“Pengikut Prabowo di Facebook kurang lebih ada 10 ribu mungkin dari keduanya mayoritas beririsan. Katakan 15 juta antara pengikut Pak Prabowo dan pemilih Gerindra, kalau sekian persennya kan lumayan,” kata Muzani.

Ditanya bagaimana dengan sumbangan dari anggota legislatif, dia mengakui memang selama ini berjalan efektif dan digunakan untuk kebutuhan politik partai di tingkat masing-masing. Jumlahnya kurang lebih 20 persen dari total pembiayaan partai.

“Jumlah itu tentu saja sebagian besar digalang oleh sumber-sumber lain. Ya dari sumber-sumber lain kami galang. Karena kebutuhan pengkaderan kami sangat besar. Kami lakukan pengkaderan setiap bulan tak pernah berhenti sampai sekarang sehingga itulah yang menyebabkan kebutuhan kami besar sekali,” kata laki-laki kelahiran Tegal 15 Juli 1968 ini.

Muzani mengharapkan, dengan semakin banyak orang berpartisipasi dalam perjuangan, orang merasa itu juga merasa dalam barisan dan rasa cita-cita yamg sama dan akan semakin kuat perjuangan mereka. “Saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah sebuah kejujuran, sebuah keadaan apa adanya tentang posisi beliau saat ini.”

Dia berharap selain insentif materi ada juga insentif elektabilitas yang bisa digalang. Diakui, ini memang keadaan yang sebenarnya. “Jujur saja, kami punya cita-cita tulus, semangat, pembiayaan politik yang besar dan harus bisa digotong bersama. Kalau kader simpatisan bisa memberikan dukungan dalam bentuk dana, tentu kami mendapatkan kehormatan yang besar,” kata Muzani.

Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono menilai, pengalangan dana perjuangan menjadi sebuah bentuk dari komitmen Gerindra berjuang untuk masyarakat.

Dia menjamin, Gerindra memberikan laporan secara transparan. “Gerindra dan seluruh kadernya yang duduk di legislatif dan eksekutif tidak boleh tidak setia melayani masyarakat dan memperjuangkan kepentingan rakyat,” kata Arief.

Menurut dia, pengalangan dana perjuangan menunjukkan Gerindra adalah partai rakyat Indonesia. Dan, bukan partai seperti perusahaan franchise atau perusahaan terbatas. “Penggalangan dana terbuka, diaudit penggunaannya dan dilaporkan pada masyarakat secara terbuka dan transparan,” kata Arief.

Ia menyatakan, pengalangan dana untuk parpol atau kandidat kepala daerah atau presiden juga merupakan bagian dari sebuah sistem demokrasi dalam politik. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top