Pengawasan

Hindari Kecelakaan, Sigit Minta Tidak Beri Celah Operator Lakukan Pelanggaran

PARLEMENTARIA.COM– Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo meminta pemerintah pusat maupun daerah sebagai regulator tidak lagi memberikan celah terhadap operator melakukan pelanggaran aturan pelayaran sehingga musibah kapal tenggelam tidak terulang.

“Kami dari Komisi V DPR RI yang membidangi transportasi serta infrastruktur menyesalkan musibah beruntun yang terjadi dalam dunia pelayaran di tanah air. Musibah itu tidak saja membuat penumpang kelihilangan harta tetapi juga nyawa,” kata politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Tenggelamnya Kapal Motor (KM) Arista di perairan Makassar, Rabu (13/6) siang dan KM Sinar Bangun di Danau Toba, Senin (18/6), kata wakil rakyat dari Dapil Provinsi Jawa Timur ini, menunjukkan ada pelanggaran aturan pelayaran seperti kelebihan muatan, berlayar dalam cuaca buruk, tak punya manifes penumpang,” kata Sigit dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria,com, Selasa Jumat (19/6).

Menurut Sigit, kecelakaan seperti ini bisa dihindari jika pengelola mematuhi aturan pelayaran seperti yang tertuang dalam UU No: 17/2008 tentang Pelayaran, PP No: 20/2010 tentang Angkutan Perairan dan Permen No: 104/2017 tentang Angkutan Penyeberangan.

Sigit mencontohkan, UU Pelayaran dan aturannya dibawahnya, seperti pasal 61 ayat (3) PP No: 20/2010 tentang Angkutan Perairan mewajibkan terpenuhinya persyaratan minimal angkutan penyeberangan harus dilaksanakan tanpa kecuali.

“Sesuai dengan UU No: 17/2008 tentang Pelayaran, pemerintah punya kewajiban untuk melakukan pengaturan, pengendalian dan pengawasan dalam penetuan standar, norma, pedoman, perencanaan, prosedur persyaratan dan keamanan pelayaran,” kata Sigit.

Namun, amanat pasal 5 UU No: 17/2008 itu belum sepenuhnya dijalankan pemerintah. Pengawasan dalam kelayakan angkutan laut masih rendah, sehingga kerap terjadi kecelakaan kapal karena kelebihan muatan. Demikian juga dengan keselamatan pelayaran. Kerap kapal yang melayani penyeberangan tidak dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang memadai.

Karena itu, Sigit meminta pemerintah memberikan sanksi tegas pihak yang lalai sehingga menyebabkan kecelakaan kapal sebagaimana diamanatkan dalam UU Pelayaran.

“Sesuai dengan pasal 303 UU Pelayaran, setiap orang yang mengoperasikan kapal dan pelabuhan tanpa memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim bisa dipidanakan dan didenda seusai ketentuan berlaku, apalagi telah kejadian ini telah merenggut sejumlah korban jiwa,” demikian Sigit Sosiantomo. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top