Pengawasan

Terlibat Kampanye, Tito Copot Kapolda Maluku

PARLEMENTARIA.COM– Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang sudah bertindak cepat dan tegas dengan mencopot Wakil Kepala (Waka) Polda Maluku, Brigjen Hasanuddin. Yang bersangkutan kampanye untuk mendukung Paslon Irjen (Purn) Murad Ismail di Pilgub 2018.

Berdasar informasi yang diperolah IPW, Kapolri mencopot Wakapolda Maluku melalui Telegram Rahasia (TR) No: ST/1535/VI/Kep/2018 tanggal 20 Juni 2018. Posisi yang ditinggal Hasanuddin digantikan Brigjen A Wiyagus. Sebelumnya, Wiyagus menjabat sebagai Dirtipikor Polri.

Dalam TR itu sebagaimana siaran pers IPW, Kamis pagi (21/6), Kapolri melakukan mutasi terhadap tujuh perwira tapi yang terlibat kampanye hanya Brigjen Hasanuddin.

IPW menyadari pemihakan Brigjen Hasanuddin terhadap Murad Ismail tak terlepas dari perkawanan mereka yang sama sama Akpol 1985. Tapi ketika Hasanuddin membawa bawa institusi Polri agar mendukung Murad ini jelas pelanggaran terhadap UU Polri.

Keberpihakan Brigjen Hasanudin ini sempat disuarakan IPW, Rabu (20/6). Keberpihakan ini dinilai merugikan institusi kepolisian sendiri, karena itu meminta Kapolri segera bertindak dan memina Panwaslu mencermati netralitas Polri dalam Pilkada tahu ini.

Dengan dicopotnya Brigjen Hasanuddin, IPW berharap jajaran Polri dapat menjaga sikap profesional dan independensinya dalam Pilkada 2018. IPW sendiri sudah membentuk tim untuk memantau netralitas polisi di Pilkada 2018. Sebab cukup banyak laporan dari masyarakat tentang indikasi ketidaknetralan polisi menjelang Pilkada 2018, terutama dari Sumut, Jabar, Kaltim, dan Maluku.

Meski di Sumut tidak ada polisi yang ikut pilgub tapi indikasi ketidaknetralan polisi terlihat oleh masyarakat dan IPW sedang mengumpulkan bukti buktinya. IPW berharap komponen-komponen masyarakat ikut mengawasi polisi sehingga sikap profesionalisme dan netralitas Polri tetap terjaga dan Polri benar benar bisa dipercaya masyarakat.

IPW berharap Kapolri bisa menjaga netralitas kepolisian di pilkada, sehingga jika ada polisi, bahkan Kapolda sekalipun bersikap “menggadaikan” institusinya untuk mendukung Paslon tertentu di pilkada, Kapolri jangan segan segan untuk mencopotnya. IPW dan masyarakat akan mendukung dan berada di belakang Kapolri. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top