Pengawasan

Sigit Sosiantomo: KM Sinar Bangun Banyak Tabrak Aturan Pelayaran

PARLEMENTARIA.COM– Wakil rakyat yang membidangi transportasi, infrastruktur di parlemen menyesalkan kecelakaan yang menimpa Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di perairan Danau Toba, Kabupaten Samosir, Sumatra Utara, Senin (18/6) petang.

Kecelakaan tersebut tak hanya menenggelamkan KM Sinar Bangun tetapi juga pululuhan nyawa melayang. “Kecelakaan ini menunjukkan banyak pelanggaran aturan pelayaran seperti kelebihan muatan, berlayar dalam cuaca buruk hingga tidak memiliki manifes penumpang,” kata Wakil Ketua Komisi V, Sigit Sosiantomo, dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria.com, Rabu (20/6).

Dikatakan politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, kecelakaan sebenarnya dapat dihindari jika pengelola mematuhi UU No: 17/2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah (PP) No: 20/2010 tentang Angkutan Perairan, Peraturan Menteri (Permen) No: 104/2017 tentang Angkutan Penyeberangan.

Laki-laki kelahiran Surabaya, 28 Juni 1865 tersebut mencontohkan, pasal 61 ayat 3 PP No: 20/2010 mewajibkan terpenuhinya persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan yang harus dilaksanakan tanpa kecuali.

“Sesuai UU No: 17/2008 tentang Pelayaran, pemerintah punya kewajiban untuk melakukan pengaturan, pengendalian dan pengawasan dalam penetuan standar, norma, pedoman, perencanaan dan prosedur persyaratan dan keamanan pelayaran,” kata Sigit.

Namun, lanjut wakil rakyat dari Dapil Provinsi Jawa Timur dia menilai amanat sejumlah aturan itu tidak sepenuhnya dijalankan pemerintah. Kapal melayani penyeberangan juga kerap tidak dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang memadai.

“Pengawasan dalam kelaikan angkutan laut juga masih rendah sehingga kerap terjadi kecelakaan kapal karena kelebihan muatan. Berjatuhannya korban karena KM Sinar Bangun banyak tabrak aturan,” kata Sigit.

Karena itu, ungkap Sigit DPR meminta pemerintah memberi sanksi tegas pihak yang lalai sehingga menyebabkan kecelakaan seperti diamanatkan di UU Pelayaran.

“Sesuai pasal 303 UU Pelayaran, setiap orang yang mengoperasikan kapal dan pelabuhan tanpa penuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim bisa dipidana penjara,” demikian Sigit Sosiantomo. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top