Polhukam

Sekjen Nasdem Sebut Langkah Tjahyo Buat Kekisruhan Politik di Jawa Barat

PARLEMENTARIA.COM– Walau mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tetapi Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di DPR RI tidak sependapat langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo yang menempatkan Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi, Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.

Paling tidak sikap tersebut diperlihatkan anggota Fraksi Nasdem, Luthfi Andy Muttu dari Komisi II dan Johnny G Plate dari Komisi XI DPR RI. Johnny G Plate yang juga Sekretaris Jenderal Partai Nasdem menyayangkan kebijakan Tjahjo karena penunjukan tersebut membuat kegaduhan politik di Jawa Barat yang hendak melaksanakan Pemilihan Gubernur.

“Nasdem menyesalkan keputusan pengangkatan Penjabat Gubernur Jawa Barat yang menimbulkan kekisruhan politik saat menjelang Pilkada,” ungkap Plate, wakil rakyat dari Dapil Nusa Tenggara Timur lewat pesan tertulis, Selasa (19/6).

Laki-laki kelahiran Ruteng, 10 September 1956 tersebut mengingatkan, rencana penunjukan ini sempat mendapat tentangan dari masyarakat luas. Kementerian Dalam Negeri seharusnya bisa menghindari kekisruhan seperti itu. Soalnya arus penolakan dari masyarakat cukup kuat beberapa waktu lalu.

Meskipun dikenal sebagai partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, Nasdem mendukung wacana pengajuan hak angket atas penunjukan petinggi Polri dalam jabatan publik itu. Plate menjelaskan, hak angket adalah tindakan koreksi jika terdapat penyimpangan prosedural administratif.

“Sejauh untuk meminta keterangan dan mendapatkan keterangan yang utuh dari pemerintah, Fraksi Nasdem mendukung penggunaan hak interpelasi atau angket terbatas oleh DPR RI,” kata Johnny G Plate

Partai lain pendukung pemerintah, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tampak hanya ‘membebek’ saja kebijakan Tjahjo itu. PKB tidak mempermasalahkan penunjukan M Iriawan, malah membela kebijakan Tjahjo.

Sekretaris Jendeal PKB, Abdul Kadir Karding, meyakini Tjahjo sudah memiliki pertimbangan matang saat memilih Iriawan. “Saya kira Mendagri sudah punya pertimbangan yang matang kenapa pilih Pak Iriawan, dan Kapolri juga telah memperhitungkan segala sesuatunya,” kata Karding.

Sementara itu Partai Amanat Nasional (PAN) hingga kini masih mempelajari usulan Partai Demokrat, yang akan mengajukan hak angket terkait keputusan Presiden Joko Widodo yang mengangkat Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.

Pelantikan mantan Kapolda Metro Jaya itu, dilakukan Mendagri Tjahjo Kumolo, pada Senin 18 Juni 2018 di Gedung Sate, Bandung. “Terkait penggunaan hak angket, kami tentu akan pelajari dulu. Terutama argumen yuridis yang akan diangkat partai pengusung,” kata Wasekjen PAN Saleh P Daulay.

Diakui mantan ketum Pemuda Muhammadiyah itu, pelantikan Iriawan tersebut sangat rawan menimbulkan masalah. Terutama yang dianggapnya berbahaya, adalah dugaan pelanggaran sejumlah aturan perundang-undangan.

“Dan penjelasan pemerintah terkait masalah ini dinilai belum memadai untuk menjawab semua pertanyaan yang mengiringi pelantikan Pj Gubernur Jawa Barat tersebut,” kata Saleh.

Hak Angket adalah salah satu hak yang dimiliki oleh DPR. Untuk menyelidiki suatu persoalan yang diduga dilakukan pihak pemerintah. Karena itu, PAN tak hanya ingin usulan angket ini hanya pada wacana saja. Sebab kalau ada yang salah, maka memang jalur politik yang bisa digunakan adalah hak angket.

Tetapi, PAN ingin, angket itu benar-benar tuntas. Tidak hanya wacana atau selesai di tengah jalan. “Itulah sebabnya kami terlebih dahulu mendalami semua aspek terkait usulan ini. Harus dipahami bahwa pengusulan Hak Angket termasuk langkah politik yang membutuhkan perhatian dan pikiran serius. Kalau sudah diajukan, tidak boleh main-main. Harus tuntas dan tidak berhenti di tengah jalan,” ucap Saleh. (art)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top