Pengawasan

Pelantikan M Iriawan, Partai Pendukung Pemerintah Juga Kritik Tjahjo Kumolo

PARLEMENTARIA.COM– Sorotan dari pelantikan Komisaris Jenderal (Komjen) polisi, Mochammad Iriawan menjadi Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Jawa Barat mengganti posisi yang lowong akibat berakhirnya masa tugas Ahmad Heryawan juga mendapat sorotan para wakil rakyat dari partai pendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Luthfi Andi Mutty menilai dilantiknya Komjen Pol Mochammad Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat melanggar beberapa aturan perundang-undangan.

“Paling tidak ada tiga undang-undang yang dilanggar,” kata Luthfi Andi Mutty melalui pernyataan tertulisnya yang diterima Parlementaria.com, Selasa (19/6) menanggapi pelantikan Komjen Pol Mochammad Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo melantik Komjen Pol M Iriawan menggantikan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang selesai masa jabatannya 13 Juni lalu.

Anggota Komisi II DPR RI yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri ini menjelaskan, ada tiga undang-undang yang dilanggar yakni UU No: 3/2002 tentang Polri. Pasal 28 ayat 3 menyebutkan, anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian.

Penjelasan pasal itu menyebutkan, yang dimaksud dengan jabatan di luar Kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan Kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.

“Jika ditafsirkan secara a contrario, ketentuan tersebut berarti seorang anggota Polri yang masih aktif dilarang menduduki jabatan di luar Kepolisian,” kata laki-laki kelahiran Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, 1 September 1956.

Kedua, UU No: 10/2016 tentang Pilkada. Pasal 210 ayat 10 mengatur, untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai pelantikan gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Luthfi juga mempertanyakan, apa yang dimaksud dengan jabatan pimpinan tinggi madya? Menurut dia, dalam UU No: 5/2014 tentang Aparat Sipil Negara (ASN) menyebutkan, jabatan pimpinan tinggi madya merupakan salah satu jabatan dalam rumpun ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK.

Prajurit TNI dan anggota Polri, kata dia, pada dasarnya dapat menduduki jabatan pimpinan tinggi madya. Namun, berdasarkan ketentuan pasal 104 ayat 2 UU No: 5/2015 menentukan, jabatan itu dapat diisi prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif.

Sebelumnya, Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) ini dilantik Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan yang masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat selesai 13 Juni 2018. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top